Pemerintah Tolak Militer Asing Bantu Korban Gempa Palu
- VIVA/Reza Fajri
VIVA – Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta negara-negara asing yang hendak membantu Indonesia menanggulangi bencana gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah, tidak mengirimkan pasukan militer ke lokasi bencana.
Hingga Selasa sore, 2 Oktober 2018, tercatat sudah ada 26 negara yang menyatakan komitmennya membantu Indonesia.
"Kita tidak terima itu (kedatangan pasukan militer asing)," ujar JK di Kantor Wakil Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Menurut JK, Indonesia juga tidak akan menerima jika negara-negara asing itu akan mengirimkan kapal rumah sakit yang dioperasikan militernya. Kedatangan rumah sakit militer terapung terbukti tak banyak membantu saat bencana gempa bumi dan tsunami Aceh pada 2004.
"Mereka minta mau kirim kapal rumah sakit. Padahal cukup kita. Kan pengalaman di Aceh dulu, yang mau naik kapal rumah sakit itu hanya lima pasien," ujar JK.
Lebih lanjut, JK menyampaikan, pemerintah akan membuat pemberian bantuan dari negara asing difokuskan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-tanggap darurat. Bantuan itu misalnya berupa pembangunan kawasan permukiman tertentu untuk para warga yang selamat dari bencana.
"Katakanlah misalnya satu negara bikin 500 rumah. Jadi mereka ada program jangka panjang. Bahwa ini (tugas) negara A, ini negara B. Jadi bantuan bersifat program, tidak hanya dalam tanggap darurat," ujar JK.
Kebut Pembangunan Pasca Gempa-Tsunami di Sulteng, Lebih 5 Ribu Huntap Disiapkan
Hunian tetap atau huntap salah satu upaya pemulihan kerusakan infrastruktur pascabencana gempa bumi dan tsunami, di Sulawesi Tengah pada 28 September 2018 lalu.
