Ketua DPR Minta Operasi Kemanusiaan Gempa Palu Ditingkatkan
- ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
VIVA - Masih banyaknya warga Kabupaten Donggala maupun Kota Palu, Sulawesi Tengah, yang belum tersentuh bantuan darurat hari ini membuat pemerintah harus kerja keras meningkatkan skala operasinya.
Pasca gempa 7,4 SR dan tsunami pada Jumat, 28 September 2018 lalu, sejumlah kesulitan dihadapi dalam mengirim bantuan. Maka, menurut Ketua DPR, Bambang Soesatyo, pemerintah perlu meningkatkan operasi kemanusiannya agar kebutuhan dasar para warga yang terdampak, bisa terpenuhi.
"Skala operasi bantuan atau pertolongan bagi warga Palu dan Donggala yang terdampak gempa dan tsunami perlu ditingkatkan. Pimpinan DPR sangat prihatin karena hingga Sabtu malam, sejumlah warga kota Palu harus tidur di pinggir jalan tanpa alas dan penutup," kata Bambang, dalam siaran persnya, Minggu 30 September 2018.
Berbagai fasilitas umum juga rusak seperti rumah sakit. Akibatnya, perawatan dilakukan di luar sehingga kurang maksimal. Warga juga masih trauma sehingga memilih tidak kembali ke kediamannya, khawatir terjadi gempa susulan.
Untuk itu, hak dasar ini harus dipenuhi oleh pemerintah. Seperti pakaian hingga selimut. Maka, operasi kemanusiaan dari unsur pemerintah, perlu ditingkatkan.
"Regu penolong hendaknya segera berupaya menyediakan kebutuhan ini," kata politisi Partai Golkar itu.
Infrastruktur di Sulawesi Tengah, tentu menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Tapi lebih dari itu, warga juga memerlukan pertolongan yang sangat banyak. Termasuk, mengurus korban-korban yang meninggal, agar dimakamkan dengan layak.
"Kebutuhan yang dirasakan sangat mendesak adalah mendirikan rumah sakit sementara atau darurat, serta menyediakan ruang yang layak untuk menampung anak-anak," katanya.
Pekerjaan itu diakuinya tidak mudah dilaksanakan. Mengingat sulitnya akses menyalurkan bantuan, ketiadaan daya listrik dan lumpuhnya sarana telekomunikasi.
"Karena alasan-alasan itulah skala operasi bantuan bagi warga terdampak gempa dan tsunami di Palu dan Donggala perlu ditingkatnya," lanjutnya.
TNI dan Polri bisa dilibatkan dalam operasi itu. Sebab, baik TNI maupun Polri sangat berpengalaman untuk melaksanakan operasi bantuan di daerah bencana.
"Karena itu pimpinan DPR mengharapkan Panglima TNI dan Kapolri bisa mengerahkan lebih banyak prajurit ke lokasi bencana untuk membantu warga dengan mendirikan tenda-tenda darurat hingga rumah sakit sementara," kata Bambang. (ren)
Kebut Pembangunan Pasca Gempa-Tsunami di Sulteng, Lebih 5 Ribu Huntap Disiapkan
Hunian tetap atau huntap salah satu upaya pemulihan kerusakan infrastruktur pascabencana gempa bumi dan tsunami, di Sulawesi Tengah pada 28 September 2018 lalu.
