Luncurkan 'Pintar', Kemendikbud Bidik Kualitas Siswa dan Guru
- VIVA.co.id/ Adinda Purnama Rachmani
VIVA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia (Kemendikbud) bekerja sama dengan Tanoto Foundation, meluncurkan sebuah program pendidikan dengan tema "Pintar".
Program tersebut merupakan kepanjangan dari Program Inovasi Kualitas Pembelajaran. Program bertujuan untuk memberikan peningkatan kualitas pendidikan dasar di Indonesia.
"Dengan pendidikan yang baik akan memunculkan kesetaraan. Kita semua menyadari bahwa masalah pendidikan sangat kompleks di Indonesia maka dari itu bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah saja, tapi semua pihak harus bekerja sama," ujar Anggota Dewan Pembina Tanoto Foundation, Belinda Tanoto di Gedung Kemendikbud, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat, 28 September 2018.
Belinda menjelaskan, pihaknya akan mengedepankan pengembangan dalam praktik pembelajaran, manajemen dan keterampilan memimpin.
Tak hanya pendidikan yang akan diperhatikan, tetapi kualitas dari para pengajar juga bakal ditingkatkan. Hal itu agar para murid dapat bersaing di masa depan.
"Tanoto Foundation berkeyakinan memiliki komitmen untuk menciptakan pembelajaran yang baik, ruang belajar yang lebih baik maka dari itu kami memiliki program Pintar untuk membantu pemerintah meningkatkan pendidikan, meningkatkan kualitas guru," ujarnya.
Dengan program ini, Belinda berharap pendidikan di Indonesia akan semakin berkembang, serta dapat menyiapkan generasi yang mampu bersaing. "Harapannya kami bersama pemerintah dapat menyiapkan generasi yang lebih baik, memiliki kreativitas dan mampu bersaing," ujarnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Hamid Muhammad mengatakan, terdapat dua tantangan yang harus dihadapi dalam pendidikan di Indonesia.
Tantangan pertama, menurut dia, adalah akses pendidikan. Kedua adalah kualitas pendidikan yang masih kurang dari standar mutu di Indonesia.
Ia mengatakan pendidikan dasar di 40 Kabupaten di Indonesia juga belum terpenuhi. "Kami bisa menghitung 40 kabupaten yang akses pendidikan belum terpenuhi, umumnya ada di Indonesia timur. Nah, kalau pendidikan menengah harus diupayakan keras, agar wajib belajar 12 tahun bisa terpenuhi," ujarnya di Gedung Kemendikbud, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat, 28 September 2018. (ren)
