DPR Prediksi Butuh Dana Bantuan Rp14 Triliun Selamatkan BPJS
- ANTARA FOTO/Irsan Mulyadi
VIVA – Ketua Komisi IX DPR, Dede Yusuf mengatakan BPJS harus diselamatkan dengan dana bantuan yang serius. Ia menghitung setidaknya BPJS memerlukan dana bantuan sebesar Rp14 triliun.
"Selain selamatkan BPJS, harus ada rencana dana bantuan yang serius. Karena kalau hanya dengan Rp5 triliun tentu mungkin setelah Desember kita kejang-kejang lagi. Jadi kalau mau kasih infus jangan tanggung-tanggung," kata Dede di gedung DPR, Jakarta, Senin 17 September 2018.
Ia menilai angka Rp10 hingga Rp11 triliun bukan hal yang besar untuk menyelamatkan defisit. Sebab yang merasakan masyarakat. Sehingga membutuhkan peran penting menteri keuangan untuk melihat angka Rp5 triliun tak cukup.
"BPJS melakukan pelayanan tapi dananya tak terkumpul, kan tadi sudah kami katakan ada dana yang belum bisa sesuai dengan nilai aktuaria tersebut, ada juga dana yang belum bisa ditarik, terkumpul dari masyarakat. Ini sendiri dilematis," kata Dede.
Ia menilai UU kesehatan harus mampu memberi pelayanan dasar kesehatan pada masyarakatnya. Artinya ujungnya menyiapkan alokasi anggaran.
"Alokasi anggaran jika dianggap permintaan BPJS terlalu besar, silakan kumpulkan aktuaria, ahli-ahli ekonomi kesehatan tersebut lalu kemudian berapa sih untuk bisa sustain, angka subsidinya berapa," kata Dede.
Ia meminta agar subsidi kesehatan jangan sampai ditarik. Sebab subsidi tersebut berharga bagi yang terkena kanker dan cuci darah.
"Saya hitung-hitung kasar, kalau PBI saja dari Rp92 juta dengan angka 23 untuk capai angka aktuaria yang optimal kira-kira Rp36 ribu, berarti ada penambahan Rp13 ribu, kalikan saja dengan kuta sebut 100 juta berarti Rp1,3 triliun kali 12. Kurang lebih Rp14 triliun penambahan itulah yang bisa menyelamatkan BPJS," kata Dede.
Ia menjelaskan, hal ini berpulang pada pemerintah yang ingin menyelamatkan rakyatnya melalui program BPJS ini, atau hanya ingin tambal sulam. Sebab kalau tambal sulam BPJS hanya sanggup bertahan sampai Desember atau Januari.
"Setelah itu akan terjadi bleeding lagi," kata Dede.
Menurutnya, selama ini BPJS seperti disuruh jungkir balik sendirian, tanpa didukung instrumen pemerintah lainnya, seperti menkes, DJSN, dan menkeu.
"Kalau kita perhatikan apa yang disebut bail out hr itu 4,993 jauh dari kebutuhan. kebutuhannya itu Rp16,5 triliun, dengan kalau dikurangi carry over nya kira-kira Rp11 triliun," kata Dede.
Supervisi Polri dan BPJS Kesehatan, Tingkatkan Kualitas Pelayanan di Fasilitas Kesehatan
Kepolisian Republik Indonesia bersama BPJS Kesehatan melaksanakan kegiatan supervisi layanan di fasilitas kesehatan milik Polri di Kota Manado.
