JK: Pemerintah Tak Pernah Larang Kebebasan Berpendapat
- VIVA/Fajar Sodiq
VIVA – Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan bahwa pemerintah tak menghambat kebebasan berpendapat dengan melarang aksi atau kegiatan berembel-embel #2019GantiPresiden.
Kegiatan terakhir yang sempat sulit dikeluarkan izinnya oleh polisi adalah jalan santai umat Islam dan masyarakat Solo yang direncanakan dihadiri Neno Warisman dan Ahmad Dhani, Minggu, 9 September 2018.
"Yang di Solo memang sempat dilarang. Tetapi bukan hanya di Solo. Di banyak tempat. Itu supaya tidak menimbulkan konflik, bukan dilarang karena berpendapat, tidak," ujar JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin, 10 September 2018.
Menurut JK, jika dilabeli ganti presiden, kegiatan memiliki potensi menciptakan gesekan di masyarakat. Kegiatan seperti itu bisa memunculkan sikap perlawanan dari kalangan yang merupakan pendukung calon presiden petahana.
"Sekiranya diizinkan, aksi ganti presiden, mungkin menimbulkan konflik," ujar JK.
JK menyampaikan, kegiatan di Solo pada akhirnya diizinkan setelah tak lagi dilabeli ganti presiden. Selain itu, sejumlah penyesuaian, seperti pemindahan lokasi, juga dilakukan penyelenggara supaya kegiatan tidak mengganggu ketertiban.
"Ternyata tidak ada konflik di Solo. Walaupun (massa) banyak ya. Kita surprise juga di Solo, tetapi tidak ada apa-apa," ujar JK.
Anies soal Pilpres 2024: Ini Bukan soal Ganti Presiden tapi Ganti Kebijakannya
Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memulai kampanye perdana di sejumlah lokasi di Jakarta seperti Tanah Merah dan Ciracas.
