10 September 2018, PAW 41 Anggota DPRD Malang Tersangka Harus Siap
- VIVA/Lucky Aditya
VIVA – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengeluarkan tiga kebijakan diskresi melalui Peraturan Mendagri untuk pemerintahan Kota Malang. Salah satunya adalah terkait mekanisme penggantian antarwaktu (PAW).
Plt Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan, salah satu diskresi yang dikeluarkan Mendagri adalah mendesak partai-partai politik di Malang untuk segera melakukan mekanisme (PAW) sehingga kekosongan 41 kursi di DPRD Kota Malang bisa segera terisi.
"Sebenarnya saya meneruskan apa yang disampaikan Gubernur (Soekarwo) soal diskresi dari Kemendagri. Kami ingin membentuk Satgas, tugasnya agar agenda partai bisa berjalan dengan baik," kata Sutiaji usai menggelar pertemuan di Malang, Jatim, Rabu, 5 September 2018.
Pertemuan ini dihadiri seluruh petinggi partai politik di Malang. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang juga hadir untuk diminta pendapatnya terkait percepatan proses PAW anggota DPRD Kota Malang.
"Jangan sampai ada layanan-layanan publik yang terganggu. Partai sudah mengambil sikap melakukan PAW cepat, sesuai mekanisme masing-masing partai. Ini menunjukan partai masih eksis," ujar Sutiaji.
Sutiaji mengatakan, hasil pertemuan dengan Gubernur Jawa Timur memutuskan bahwa akan dibuat tim Satgas yang terdiri dari provinsi, pemerintah kota dan partai politik. Fungsinya untuk membantu proses percepatan PAW dari masing-masing parpol.
"Jadi ketika nanti partai melakukan PAW, itu akan terlayani dengan baik. Kami sudah menginstruksikan kepada Pak Sekda untuk menghubungi beberapa persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan ketika nanti ada proses proses PAW yang dilakukan," tutur Sutiaji.
Sutiaji mengatakan Gubernur Jawa Timur Soekarwo menargetkan bahwa pada Senin, 10 September 2018 mendatang, anggota DPRD PAW dapat dilantik. Gubernur menargetkan paling lama, Sabtu, 8 September 2018 seluruh berkas PAW masuk ke provinsi.
"Namanya target, mudah-mudahan bisa terpenuhi lah. Target itu kan cita-cita, mudah-mudahan bisa terpenuhi," kata Sutiaji.
Sebelumnya, 41 Anggota DPRD Kota Malang ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus suap APBD-Perubahan Kota Malang Tahun Anggaran 2015. Kini di DPRD Kota Malang hanya ada 5 anggota tersisa.
KPK Gelar Penggeledahan di Jawa Timur
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penggeledahan di wilayah Jawa Timur terkait dugaan kasus korupsi pada Rabu, 10 Juli 2024. Wakil Ketua KPK, Ale
