Ketika 41 dari 46 Anggota DPRD Malang Terjerat Korupsi dan Ditahan KPK

Sekitar 170-an Pedagang Kaki Lima (PKL) korban penggusuran Satpol PP berunjukrasa di depan Balai Kota Malang, lalu mengadu ke DPRD Kota Malang. Masalahnya, dari 46 anggota DPR, hanya lima yang masih bekerja. Sementara 41 lainnya berada dalam tahanan KPK - sebagai tersangka, terdakwa dan terpidana.

Selasa (4/9) itu kendati di luar sempat riuh oleh unjuk rasa, di dalam gedung DPRD, suasana sangat sepi. Dari lima legislator tersisa, hanya dua orang yang hadir. Yakni Wakil Ketua DPRD Kota Malang Abdurrohman dan Nirma Chris Desinidya. Sedangkan tiga anggota dewan lain yang tak terlihat di gedung dewan.

Keduanya berusaha bersikap seperti biasa, dengan menerima pengaduan para pedagang yang tiga hari sebelumnya digusur Satuan Polisi Pamong Praja saat berjualan di hari bebas kendaraan.

"Kami sudah berkirim surat ke DPRD belum berbalas sampai sekarang," kata koordinator aksi, Edy Susanto. Ia berharap lima anggota DPRD Kota Malang bisa menyalurkan tuntutan mereka. Meski cuma tersisa lima anggota.

Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Abdurrohman mengaku pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan meski hanya tersisa lima anggota dewan. Termasuk menerima laporan dan pengaduan PKL korban penggusuran Satpol PP hari itu.

"Kami mendengarkan aspirasi mereka dan mencarikan solusi," ujar Abdurrohman kepada Eko Widianto, seorang wartawan kota Malang yang meliput untuk BBC News Indonesia.

Ke-41 anggota dewan terjerat kasus korupsi dengan dugaan menerima hadiah untuk memuluskan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2015.