Kasus PLTU Riau-1, Golkar: Berhenti Menyudutkan Berlebihan

Penutupan Munaslub Partai Golkar 2017.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Hafidz Mubarok A

VIVA – Elite Golkar meminta semua pihak obyektif dalam kasus dugaan suap PLTU Riau-1. Ketua Koordinator Bidang Hankam, Luar Negeri, dan Diaspora DPP Partai Golkar, Happy Bone Zulkarnain mengingatkan, agar semua pihak menghormati asas hukum praduga tak bersalah.

Bahlil: Golkar All Out untuk Menangkan Hajat Ridwan Kamil-Suswono

Happy menekankan, Partai Golkar seolah jadi sorotan dan disudutkan karena diduga ada aliran uang dari Eni Maulani Saragih untuk Munaslub pada akhir 2017 lalu. “Saya minta kearifan kepada semua pihak untuk berhenti menyudutkan partai Golkar secara berlebihan," kata Happy dalam keterangannya, Jumat, 31 Agustus 2018.

Dia menambahkan, agar dalam kasus ini, semua pihak bisa obyektif melihat terhadap proses hukum yang berjalan dan ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Punya Feeling Seperti di Pilpres, Bahlil Yakin Ridwan Kamil Menang Pilkada Jakarta

Kemudian, Happy juga sudah menegaskan kembali pengakuan panitia pelaksana Munaslub Golkar yang membantah aliran uang dari Eni Maulani Saragih.

Menurutnya, dua politikus Golkar yaitu Ibnu Munzir sebagai Ketua Steering Committee (SC) dan Agus Gumiwang selaku Ketua Panitia Organizing Commite (OC) sudah membantah adanya aliran dana dari Eni untuk Munaslub Golkar.

Temani Bahlil Nyoblos di Jaksel, Ridwan Kamil: Pak Jokowi 2012 Juga Tidak Mencoblos di Jakarta

"Ini kan sudah ditegaskan, dibantah Agus Gumiwang sebagai Ketua Panitia OC dan Ketua SC Ibnu Munzir saat Munaslub. Tak ada itu aliran seperti itu," ujar Happy.

Lagipula, kata dia, Golkar sebagai partai besar siap untuk diaudit untuk membuktikan. Sebab, keluar masuknya uang untuk Munaslub Golkar dinilainya sudah dilakukan secara akuntabilitas. “Kalau nanti memang diperlukan, kami siap untuk diaudit,” katanya.

Baca: Airlangga Bantah Ada Aliran Dana Kasus Korupsi Idrus ke Golkar

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto membantah ada aliran dana kasus Idrus itu ke Partai Golkar, khususnya ketika penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa beberapa waktu lalu.

"Terhadap dana ke Partai Golkar, dari hasil informasi dan pernyataan Ketua OC Pak Agus Gumiwang mengatakan tidak ada. Dan ketua panitia penyelenggara tidak ada. Bendahara Golkar tidak ada," kata Airlangga di kantor Golkar di Slipi, Jakarta Barat, Senin 27 Agustus 2018. (mus)

Ketua DPD Golkar Jakarta Ahmed Zaki Iskandar.

Pramono-Rano Unggul Quick Count di Pilgub Jakarta, Ahmed Zaki: Optimis Dua Putaran

Dari hasil hitung cepat, ketiga pasangan cagub Jakarta tidak ada yang melebihi dari angka 50 persen.

img_title
VIVA.co.id
27 November 2024