Fandi Utomo Didukung Cak Imin Gantikan Posisi Risma di Surabaya
- VIVA/Nur Faishal
VIVA – Pemilihan Wali Kota Surabaya masih akan digelar setelah pemilihan presiden 2019. Tetapi, Partai Kebangkitan Bangsa sudah menyiapkan figur yang akan ditarungkan merebut posisi tersebut, yang kini jabatannya diduduki kader PDI Perjuangan, Tri Rismaharini, alias Risma. Figur yang disiapkan PKB itu ialah Fandi Utomo.
Disorongkannya nama Fandi Utomo tertuang dalam surat instruksi Dewan Pimpinan Cabang PKB Surabaya bernomor 027/DPC-03/V/B2/VIII/2018 yang ditandatangani ketuanya, Musyafak Rouf. Surat berisi instruksi kepada pengurus dan kader dari tingkat cabang hingga ranting, anggota dan calon legislator DPRD, untuk memenangkan Fandi Utomo pada pemilihan wali kota Surabaya 2020.
Musyafak mengatakan, surat instruksi dikeluarkan setelah PKB keliling ke para kiai, ulama, aktivis Nahdlatul Ulama, dan sesepuh di Surabaya, yang menginginkan wali kota Surabaya ke depan harus kader PKB. Alasannya, PKB lahir dari rahim Nahdlatul Ulama, dan organisasi masyarakat terbesar itu lahir di Kota Pahlawan.
Selain masukan dari berbagai elemen NU dan warga Surabaya, Musyafak mengklaim, instruksi itu dikeluarkan, karena Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PKB, A Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, juga mendukung penuh Fandi Utomo maju sebagai bakal calon wali kota Surabaya dari PKB.
"Berdasar dari itu semua, DPC PKB Kota Surabaya mengeluarkan surat instruksi ini, dan sosok Fandi Utomo mempunyai komitmen kuat untuk membangun kemandirian dan memajukan Surabaya, dan memprioritaskan peningkatan ekonomi warga Surabaya. Dengan begitu, warga Surabaya tidak semakin terpinggirkan," kata Musyafak.
Fandi Utomo bukanlah nama baru di mata warga Surabaya. Dia pernah maju sebagai calon wali kota Surabaya pada pilwali 2010 melalui Demokrat, PKS, PPP dan PKNU, tapi kalah suara dari Risma. Dia jadi anggota DPR RI Dapil Jatim 1 (Surabaya-Sidoarjo) 2014-2019 dari Demokrat, tapi di PAW beberapa waktu lalu.
Golkar, Gonjang-ganjing Koalisi dan Poros Tengah
Gonjang-ganjing koalisi pilpres yang belum reda, tidak terlepas dari sikap Golkar yang belum final memutuskan posisi politiknya.
