Ketua Umum PPP Rommy Siap Penuhi Panggilan KPK
- ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
VIVA – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), M. Romahurmuziy alias Rommy dikabarkan akan mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hari ini, Kamis, 23 Agustus 2018. Kedatangan Rommy sebagai inisiatif karena sebelumnya belum bisa memenuhi panggilan KPK.
Rommy diklaim belum mendapat surat panggilan lagi menjadi saksi kasus suap usulan dana perimbangan keuangan daerah.
"Hari ini Ketua Umum PPP hadir ke KPK, meski belum ada panggilan lagi, untuk menunjukkan iktikad baik membantu proses penyidikan perkara tersebut," kata Sekretaris Jenderal PPP, Arsul Sani saat dikonfirmasi awak media, Kamis, 23 Agustus 2018.
Arsul mengatakan bahwa Rommy akan datang siang nanti, mengingat pagi ini harus menerima tamu-tamu yang berasal dari luar negeri. Ia menyebut Rommy siang ini akan datang ke KPK.
"Akan datang (sekitar) pukul 13.00 WIB, karena pagi ini akan menerima tamu-tamu dari luar negeri yang sudah terjadwal," lanjut Arsul.
Sejatinya Rommy diperiksa oleh penyidik KPK pada Senin kemarin. Namun, ia tak dapat memenuhi panggilan karena kegiatan di Jawa Timur dan Yogyakarta.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah menuturkan pihaknya ingin mengonfirmasi sejumlah hal kepada Rommy.
"Tentu kami perlu mengklarifikasi itu dan sejauh mana pengetahuan saksi tentang proses pengurusan anggaran ini," kata Febri.
Selain Romi, penyidik pada Senin lalu juga memanggil Bupati Labuhan Batu Utara, Khaerudinsyah Sitorus sebagai saksi.
Sebelumnya, KPK telah memeriksa anggota Komisi IX DPR dari PPP, Irgan Chairul Mahfiz dan Wali Kota Tasikmalaya yang juga merupakan kader PPP, Budi Budiman. Bahkan KPK telah menyita uang Rp1,4 Miliar dari kediaman Wakil Bendum PPP, Puji Suhartono terkait kasus ini.
Baca: Ketua Umum PPP Romahurmuziy Mangkir Panggilan KPK
Penyidik KPK mencurigai banyak politikus PPP, di tingkat daerah maupun tingkat pusat mengetahui skandal suap tersebut.
Dalam perkara ini, KPK baru menetapkan empat tersangka. Mereka yakni anggota Komisi XI DPR dari Partai Demokrat Amin Santono, Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan di Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Yaya Purnomo, serta pihak perantara suap, Eka Kamaluddin, dan pihak swasta, Ahmad Ghiast. (ase)
