PBNU Sayangkan Keluhan Suara Azan Dijadikan Penistaan Agama
- Nu.or.id
VIVA – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU menilai, penangkapakan terdakwa kasus dugaan penistaan agama, Meiliana (44) yang telah divonis 18 bulan penjara akibat terbukti menghina agama Islam setelah mengeluhkan volume suara azan yang dinilainya terlau keras adalah tidak benar.
Ketua PBNU bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan, Robikin Emhas menjelaskan, vonis tersebut tidak dapat dibenarkan karena ungkapan Meiliana merupakan bentuk hak menyatakan pendapat yang seharusnya tidak diposisikan sebagai sebuah kasus penistaan agama.
"Mengatakan suara azan terlalu keras menurut pendapat saya bukan penistaan agama. Saya berharap penegak hukum tidak menjadikan delik penodaan agama sebagai instrumen untuk memberangus hak menyatakan pendapat," ujar Robikin Emhas melalui keterangan resminya, Selasa, 21 Agustus 2018.
Lebih lanjut, dia memaparkan, persoalan penistaan agama pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 156 KUHP yang berbunyi "Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500."
Serta di Pasal 156a KUHP yang berbunyi dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun dengan bunyi "Barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia."
"Seperti dimaklumi, lahirnya pasal penodaan agama antara lain untuk menjaga harmoni sosial yang disebabkan karena perbedaan golongan atau perbedaan agama/keyakinan yang dianut," kata Robikin.
Atas dasar itu, dia menilai ungkapan Meiliana yang mengatakan suara azan terlalu keras bukan sebagai ekspresi kebencian atau sikap permusuhan terhadap golongan atau agama tertentu melainkan harus dilihat sebagai kritik yang konstruktif.
"Sebagai Muslim, pendapat seperti itu sewajarnya kita tempatkan sebagai kritik konstruktif dalam kehidupan masyarakat yang plural," ungkapnya.
Masyarakat Diminta Tak Ributkan Azan jadi Running Text saat Misa Akbar Paus Fransiskus Besok
Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily meminta masyarakat tidak meributkan imbauan azan menjadi running text atau teks berjalan di televisi saat Misa Akbar besok
