Ridwan Kamil Anggap Pelayanan Publik Beberapa Daerah Jabar Masih Buruk
- VIVA/Adi Suparman
VIVA – Gubernur terpilih Jawa Barat, Ridwan Kamil, telah menetapkan standardisasi untuk aparatur sipil negara (ASN) di provinsi itu, demi merealisasikan janji politiknya selama lima tahun mendatang.
Menurutnya, kualitas pelayanan publik oleh aparatur sipil negara di masing-masing daerah pada bidang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) masih berada dalam kondisi kurang memuaskan.
“Standardisasi pelayanan publik kayak SAKIP-nya masih buruk di kota-kota (beberapa daerah di Jawa Barat) lain. Harus menjadi kualitas terbaik termasuk ukuran kinerja ASN objektif, terukur, dan produktif,” ujar Ridwan di Bandung pada Senin 20 Agustus 2018.
Ridwan mewajibkan seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menciptakan inovasi-inovasi program pelayanan. Dia berambisi mengalahkan provinsi lain dalm hal penciptaan inovasi-inovasi itu.
Langkah pertama, katanya, setiap OPD diwajibkan memiliki sedikitnya satu saja inovasi per tahun. Maka, kalau ada 20 OPD, berarti sedikitnya ada 20 gagasan inovasi setiap tahun di Jawa Barat.
Gubernur dan wakil gubernur terpilih Jawa Barat, Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum, memasuki tahap sinkronisasi janji politiknya untuk pembangunan tahun ke depan. Berikut janji politiknya:
1. Satu Desa, Satu Perusahaan
Ridwan Kamil optimistis bisa menerapkan salah satu program pembangunan daerah dengan konsep Satu Desa, Satu Perusahaan saat dilantik menjadi gubernur. Menurutnya, konsep Satu Desa, Satu Perusahaan sangat rasional, urgent, dan efektif dalam mengatasi persoalan kemiskinan di Jabar.
Salah satu contoh daerah berhasil mengembangkan konsep itu adalah Desa Sukawera, Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu. Di desa ini warganya berhasil mengembangkan budidaya lele dan jamur merang dengan pendapatan di atas UMR Jabar.
Jika langkah itu berhasil dilakukan dalam lima tahun ke depan, diyakini persoalan kemiskinan di Jabar dapat diatasi dan mengalami peningkatan yang pesat dan merata di sejumlah daerah.
2. Ciptakan Satu Destinasi Wisata Baru di Daerah
Setiap kali berkampanye ke berbagai daerah di Jabar, Ridwan Kamil selalu melirik potensi wisata di kabupaten/kota itu. Alasannya, potensi pariwisata akan memberikan dampak perekonomian bagi masyarakat sekitar dengan meningkatnya kunjungan wisatawan ke daerah.
Bahkan, setiap berkunjung ke daerah beberapa kali Emil selalu membuat sketsa revitalisasi kawasan agar terlihat menjadi lebih menarik. Seperti yang dilakukan di kawasan Waduk Darma, Kabupaten Kuningan, Situ Wangi di Kabupaten Ciamis, Revitalisasi Alun-alun Kabupaten Sumedang, dan masih banyak potensi pariwisata lain.
3. Pemekaran Daerah
Ridwan Kamil bakal melakukan langkah politik untuk mewujudkan pemekaran sejumlah daerah baru di Jabar ketika memimpin nanti. Pemekaran daerah dinilai sebagai salah satu program prioritas saat menjadi gubernur terpilih untuk mengatasi persoalan ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat.
Emil menyebutkan, Jabar dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia memiliki persoalan ketimpangan sosial di daerah. Saat ini Jabar baru memiliki 27 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk mencapai 42 juta jiwa.
Menurut dia, dengan kondisi luas wilayah dan jumlah penduduk, Jabar minimal sudah memiliki 40 kabupaten/kota. Salah satu wilayah yang perlu dimekarkan ada di Kabupaten Bogor dengan tiga daerah baru, yakni Kabupaten Bogor Timur, Bogor Barat, dan Bogor Selatan.
Tidak hanya Bogor, sejumlah tokoh masyarakat yang berada di Cianjur selatan, Sukabumi, dan Bandung Timur pun meminta Emil melakukan hal yang sama jika terpilih menjadi gubernur Jabar 2018-2023.
4. Apartemen Buruh di Kawasan Industri
Ridwan Kamil juga menjanjikan akan memperjuangkan apartemen untuk buruh di Jawa Barat. Kebutuhan rumah layak bagi buruh itu untuk memangkas beban biaya transportasi yang selama ini masih cukup besar dihabiskan para pekerja.
