Kritik Pemerintah di Sidang MPR, Zulkifli Hasan Dianggap Tak Etis

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) dan Ketua MPR Zulkilfi Hasan (kiri) saat menghadiri Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR 2018
Sumber :
  • REUTERS/Beawiharta

VIVA – Pidato yang disampaikan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan dalam Sidang Tahunan MPR dianggap tidak etis, karena banyak mengkritik sektor ekonomi di bawah pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Ketua MPR: Indonesia Tidak Boleh Jadi Negara Gagal dan Alami Kebangkrutan

Menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Aria Bima, selaku pimpinan MPR, Zulkifli Hasan seharusnya lebih banyak menyoroti hal-hal yang merupakan fundamental kenegaraan seperti pelaksanaan konstitusi dan dasar negara.

"Saya kira kurang pada tempatnya Pak Zulkifli menyampaikan hal-hal yang merupakan fungsi legislatif atau bukan sebagai pimpinan MPR," ujar Aria di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 16 Agustus 2018.

MPR dan KPU Sepakat Jokowi Lanjut Sampai 2027, Cek Faktanya

Aria menyampaikan, agenda sidang tahunan MPR-DPR-DPD, sejatinya merupakan forum pemaparan visi dan laporan setiap lembaga tinggi negara. Aria berpandangan pemanfaatannya sebagai sarana untuk melontarkan kritik kepada pemerintah seperti yang dilakukan Zulkifli, merupakan hal yang tidak tepat.

"Saya kira tidak tepat kalau harus menyinggung pada posisi beliau sebagai eksekutif dan legislatif karena Pak Zul adalah pimpinan MPR yang lebih pada aspek bukan hanya masalah yang mikro ekonomi, tapi lebih kepada persoalan yang visioner," ujar Aria.

Mahfud Md Skakmat Fadli Zon soal RUU Haluan Ideologi Pancasila

Ketua MPR, Zulkifli Hasan, yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), saat berpidato Kamis pagi tadi, menilai daya saing ekspor Indonesia harus ditingkatkan. Dia berpandangan sektor industri nasional masih lemah sehingga tidak memberi kontribusi signifikan untuk ekspor.

"Kita perlu melakukan pengetatan prediksi-prediksi perekonomian secara cermat, terukur, dan akuntabel, di antaranya mengenai nilai tukar rupiah dalam perekonomian global, penguatan-penguatan di sektor industri, pembatasan arus impor, serta peningkatan daya saing komoditas dan peningkatan daya ekspor kita," ujar Zulkifli Hasan.

Masalahnya, kata Zulkifli, nilai cicilan untuk utang itu saja mencapai Rp400 triliun. Uang sebanyak itu setara dengan tujuh kali Dana Desa dan enam kali anggaran kesehatan.

Ketua MPR juga meminta pemerintah tetap selalu memperhatikan nasib masyarakat miskin. Mereka, katanya, sangat rentan dengan perubahan harga, terutama yang menyangkut kebutuhan pokok pangan.

Amien Rais.

Amien Rais Minta Tak Ada Cawe-cawe Lagi: Biar Pak Prabowo Ambil Alih

Amien Rais meminta agar tak ada lagi cawe-cawe yang terjadi di pemerintahan yang baru hasil Pemilu 2024. Biarkan Prabowo Subianto untuk mengambil alih usai menang pemilu.

img_title
VIVA.co.id
5 Juni 2024