Ketua MPR Pidato Depan Jokowi, Airlangga Kritik Tak Pakai Data Akurat

Presiden Joko Widodo, Ketua MPR Zulkifli Hasan, dan Wapres Jusuf Kalla dalam Pidato Kenegaraan 2018 di Senayan.
Sumber :
  • REUTERS/Beawiharta

VIVA – Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto mengkritik Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan yang tidak menggunakan data yang akurat dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR, Kamis, 16 Agustus 2018.

KSP: Kenakan Pakaian Baduy, Jokowi Hapus Stigma Negatif

Salah satu data yang disoroti adalah kurangnya kontribusi sektor industri untuk meningkatkan kemampuan ekspor nasional.

"Kalau terkait yang disampaikan Pak Zulhas, mungkin beberapa datanya kurang tepat," ujar Airlangga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 16 Agustus 2018.

Jokowi Jelaskan Kenapa Kebijakan PPKM Berubah-ubah

Menurut Ketua Umum Partai Golkar itu, sektor industri di masa pemerintahan Jokowi-JK justru mengalami pertumbuhan yang signifikan. Sektor itu diklaim memberi kontribusi sebesar 24 persen untuk laju ekonomi nasional.

"18 persen PDB (produk domestik bruto) juga dari itu," ujar Airlangga.

Presiden Jokowi: Indonesia Terus Perjuangkan Kesetaraan Vaksin

Zulkifli Hasan, yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), saat berpidato Kamis pagi tadi menilai daya saing ekspor Indonesia harus ditingkatkan. Dia berpandangan sektor industri nasional masih lemah sehingga tidak memberi kontribusi signifikan untuk ekspor.

"Kita perlu melakukan pengetatan prediksi-prediksi perekonomian secara cermat, terukur, dan akuntabel, diantaranya mengenai nilai tukar rupiah dalam perekonomian global, penguatan-penguatan di sektor industri, pembatasan arus impor, serta peningkatan daya saing komoditas dan peningkatan daya ekspor kita," ujar Zulkifli Hasan.

Masalahnya, kata Zulkifli, nilai cicilan untuk utang itu saja mencapai Rp400 triliun. Uang sebanyak itu setara dengan tujuh kali Dana Desa dan enam kali anggaran kesehatan.

Ketua MPR juga meminta pemerintah tetap selalu memperhatikan nasib masyarakat miskin. Mereka, katanya, sangat rentan dengan perubahan harga, terutama yang menyangkut kebutuhan pokok pangan. (ren)

Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo di Sidang Tahunan MPR RI

Ketua Fraksi Golkar MPR: Amandemen Konstitusi Belum Mendesak

Isu amandemen kontitusi UUD 1945 mencuat lagi. Rencananya jika benar amandemen maka menyertakan PPHN.

img_title
VIVA.co.id
16 Agustus 2021