Napi Koruptor hingga Teroris Bakal Diisolisasi di Pulau Terpencil
- ANTARA FOTO/Arif Firmansyah
VIVA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengakui, pengelolaan lembaga pemasyarakatan atau lapas tidak terkontrol dengan baik. Lantaran lokasinya berada di tengah kota atau di pinggiran kota yang mudah diakses masyarakat.
Ia pun mengusulkan agar lapas koruptor dan kriminal lainnya bisa dibuat di daerah terpencil. Seperti, lapas khusus agar ada efek jera bagi pelaku kejahatan tersebut.
Menurutnya, lokasi lapas di pulau terpencil ini juga sudah disetujui Presiden Joko Widodo agar dicarikan bagaimana caranya untuk dipindahkan atau dibuat lapas baru.Â
"Pak Presiden juga setuju untuk bagaimana memindahkan lapas-lapas atau bagaimana membuat lapas baru yang lebih ideal, agar tidak terulang hal-hal seperti ini (kasus di Lapas Sukamiskin)," kata Wiranto saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin 23 Juli 2018.
Ia melanjutkan, pemerintah bahkan sudah memilih beberapa pulau terluar untuk lapas khusus tersebut. Pulau yang dipilih ini diperkirakan bisa menjadi lokasi pemindahan para narapidana kriminal.
"Tapi juga bukan pulau yang betul-betul terluar ya. Jadi kriminal itu orang-orang yang terlibat narkoba, koruptor, terorisme, itu untuk masuk ke lapas khusus seperti itu," kata dia.Â
Namun, dia mengakui, proses ini memang membutuhkan waktu yang cukup panjang. Yang pasti pemerintah akan melakukan pembenahan-pembenahan fasilitas yang sudah ada.Â
"Kami melakukan rencana itu tentu perlu pembenahan-pembenahan, yang sudah ada. Pernyataan sekarang memang hampir seluruh lapas di Indonesia itu over kapasitas, ada yang over lima puluh persen, ada yang 100 persen. Ini semua yang jadi permasalahan kami bersama," katanya.Â
"Tapi kami yakin dengan adanya pengawasan yang ketat maka hal semacam itu tidak akan terulang lagi," tuturnya.
Setelah Usul Pakai Uang Zakat, Ketua DPD Kini Minta Dana Koruptor untuk MBG
Ketua DPD Sultan B Najamudin kembali melontarkan usulan baru, yakni memanfaatkan duit koruptor sebagai sumber pendanaan program makan bergizi gratis.
