Pemerintah Bakal Masukkan Biaya Pengelolaan Sampah ke APBN
- REUTERS/Johannes P. Christo
VIVA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, menggelar rapat terkait dengan pengelolaan sampah nasional di kantornya pada sore ini, Selasa, 3 Juli 2018.
Hadir sejumlah pemangku kepentingan terkait di antaranya Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang awalnya dijadwalkan hadir, justru berhalangan.
Luhut mengatakan, pengelolaan sampah nasional saat ini sudah menjadi hal yang perlu diperhatikan. Sebab, selama ini sering dipandang sebelah mata.
Ia pun mengatakan, pemerintah tengah merancang peraturan presiden (perpres) terkait pengelolaan sampah nasional itu.
"Kita ini kan kadang-kadang sebelah mata. Sampah ini sekarang sudah masalah global dunia jadi ini difinalisasi masalah perpresnya," kata Luhut di kantornya, Selasa, 3 Juli 2018.
Dia pun mengatakan, semua kementerian terkait ikut dalam merancang aturan secara keseluruhan terkait pengelolaan sampah. Termasuk Kementerian Keuangan, karena pengelolaan sampah butuh pendanaan yang besar dari APBN.
"Karena itu perlu pendanaan besar juga dari APBN," katanya.
Meskipun saat ini belum secara rinci dianggarkan, dia mengakui biaya pengelolaan sampah itu cukup besar. Selain itu, dia mengatakan sampah itu sebetulnya juga merupakan bagian dari pembangunan.
"Kami juga buat sampah itu bisa punya uang, waste to energy. Misalnya plastik to diesel (jadi energi diesel). Kayak gitu-gitu," katanya.
Menurutnya, setelah perpres ini selesai maka baru bisa diajukan anggarannya dalam APBN. Jika cepat maka bisa dimasukkan dalam APBNP 2018.
"Ini kan baru selesai finalisasi perpresnya. Jadi perpresnya dulu baru kami ajukan anggaran. 2018 kami mungkin akan ajukan anggaran khusus mengenai itu karena enggak bisa ditunggu-tunggu juga sih," ujarnya.
Dia mencontohkan seperti di Bali, pantai pun sudah mulai kotor dengan sampah. Dia khawatir, Indonesia bukan lagi menjadi destinasi turis lantaran pengelolaan sampahnya yang buruk.
"Seperti Bali, masalah sampah plastik jangan sampai pada IMF (pertemuan tahunan IMF World Bank) karena Bali kan pantai itu sudah banyak yang kotor. Jangan sampai enggak jadi turist destination," tuturnya.
