Kapal TKI Tabrakan, DPR Ingatkan Lagi Soal Jalur Ilegal
- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo prihatin dan duka cita atas tabrakan dua speedboat yang membawa tenaga kerja Indonesia (TKI) secara ilegal di sekitar perairan Sei Nyamuk, Sebatik, Jumat malam, 29 Juni 2018.
Satu speedboat berangkat dari Tawau menuju Indonesia dengan speedboat lain yang berangkat dari Sebatik menuju Tawau. Akibatnya, lima orang meninggal dunia dan 12 lainnya luka-luka.
"Saya turut berduka cita atas meninggalnya lima orang yang menjadi korban kecelakaan tersebut," kata Bambang Soesetyo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu, 30 Juni 2018.
Ia berharap, masyarakat maupun TKI tidak lagi menempuh jalur perairan secara ilegal. Karena membahayakan nyawa dan tidak ada jaminan serta perlindungan. Padahal untuk bekerja di luar negeri, pemerintah sudah memberikan banyak kemudahan dan berbagai fasilitas.
Politisi Partai Golkar ini berharap pemerintah segera merealisasikan pembangunan Pos Lintas Bantas Negara (PLBN) di Sei Pancang, Sebatik Utara, Nunukan, Kalimantan Utara.
Maka, dengan beroperasinya PLBN ini diharapkan dapat menghindari lalu lintas tenaga kerja ilegal yang masuk maupun keluar dari Sebatik, khususnya yang menuju dan dari Tawau, Malaysia.
"Akibat tidak adanya PLBN, banyak saudara-sudara kita yang berangkat ke Malaysia maupun pulang ke Indonesia secara ilegal menggunakan speedboat melalui jalur perairan Sebatik dan Tawau. Tidak sedikit yang bahkan menjadi korban kecelakaan laut dalam perjalanan tersebut," tuturnya.
Bambang menegaskan, PLBN tidak hanya untuk mengontrol keluar dan masuknya orang-orang dari dan keluar Indonesia. Tapi, PLBN juga akan berdampak kepada kegiatan perekonomian dan peningkatakan kesejahteraan warga.
Begitu pula dengan pihak keamanan, akan lebih dapat meningkatkan patroli disekitar kawasan perairan tersebut.
"Melalui PLBN, mobilitas penduduk maupun barang antar negara dapat terkontrol. Sehingga dapat mewujudkan konektivitas dan aksesbilitas yang baik dalam pengembangan kawasan perbatasan," kata Bamsoet.
Dengan demikian, kata dia, bahwa DPR selalu siap membantu pemerintah melalui Kementerian PUPR dalam hal menjalankan fungsi anggaran memastikan dan menyiapkan dana membangun PLBN.
"Tinggal political will dari pemerintah dalam menentukan skala prioritas mana yang didahulukan dalam pembangunan," kata Bamsoet.
