Bamsoet Imbau Jangan Pilih Kepala Daerah yang Dibidik KPK
VIVA – 171 daerah akan menentukan pilihan kepala daerahnya pada Rabu lusa, 27 Juni 2018. Masyarakat, diharapkan bisa memilih pemimpin yang punya kompetensi sebagai pemimpin daerah yang visioner, bersih serta jujur dan mau menanggalkan kepentingan pribadi demi memprioritaskan kepentingan warga.
“Maka, warga pemilih pun hendaknya menggunakan hak pilih dengan bijaksana, berpijak pada independensi, pikiran jernih serta penilaian objektif terhadap setiap pasangan kandidat calon kepala daerah,” imbau Ketua DPR Bambang Soesatyo, melalui pesan singkatnya, Senin 25 Juni 2018.
Menurut dia, para pemilih harus mengutamakan rasionalitas. Karena kepala daerah harus bisa melayani masyarakat, bukan justru ingin dilayani.
“Pilih kandidat yang mau bekerja keras dan ulet mencari jalan keluar atas setiap permasalahan daerah. Pilih pemimpin yang tampil dengan rencana-rencana yang realistis dan tidak menggerogoti APBD,” ujarnya.
Politikus Golkar itu berharap, masyarakat manfaatkan waktu masa tenang ini untuk mrncari tahu para calon yang maju.
“Berpikir jernih dan objektif dalam menilai sosok calon pemimpin daerah menjadi sangat penting guna menghindari kesalahan memilih,” tuturnya.
Kemudan, ia meminta agar masyarakat jangan sampai terkecoh dengan para calon. Berkaca pada banyaknya kepala daerah, yang justru berakhir do balik jeruji Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Bambang, rakyat harus belajar banyak dari kasus-kasus kepala daerah yang diciduk KPK itu. Sehingga pada pilkada serentak 2018, tidak terulang lagi.
“Kalau belasan atau puluhan daerah pernah ceroboh memilih kepala daerah maka 171 daerah yang melaksanakan pilkada serentak pada Rabu nanti diharapkan bisa belajar dari kecerobohan itu, dan tentu saja berkomitmen tidak melakukan kesalahan yang sama,” katanya.
21 Juta Orang Indonesia Jadi Nasabah Kripto, Bamsoet Desak Pemerintah Perketat Pengawasan
Bambang Soesatyo soroti risiko cryptocurrency dalam kejahatan terorganisir. Perlu regulasi ketat agar kripto tak disalahgunakan untuk korupsi, narkoba, dan judi online.
