Anggota DPRD Jatim Soroti PPDB Jalur Prestasi
- VIVA.co.id/ Nuvola Gloria
VIVA – Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur menyoroti kinerja Dinas Pendidikan Jawa Timur dalam hal Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB jalur mitra warga dan jalur prestasi. Sebab, masih banyak siswa SMP dan SMA yang masuk kategori kurang mampu dan berprestasi belum terverifikasi.
"Banyak keluhan dan aduan yang masuk ke kami (Komisi E). Sepertinya Dinas Pendidikan kurang serius dalam menjalankan teknis yang telah dibuatnya sendiri," kata anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Agatha Retnosari, dalam keterangan tertulis yang diterima VIVA, Minggu, 24 Juni 2018.
Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu mengungkapkan, berdasarkan keluhan yang masuk, kebanyakan para orangtua mengadukan bahwa mereka belum diverifikasi, kendati sudah mendaftarkan anak mereka melalui jalur mitra maupun prestasi.
Namun, dia tidak menyebut angka pasti jumlah aduan yang masuk. "Kebanyakan orangtua mengeluhkan bahwa sampai waktu verifikasi data selesai, belum dilakukan survei rumahnya. Bagaimana bisa Dinas mengetahui bahwa siswa yang bersangkutan miskin atau tidak kalau tidak dilakukan survei dan verifikasi di lapangan?" ujar Agatha.
Dia mengingatkan, progam PPDB dikhususkan bagi masyarakat kurang mampu. Tujuannya agar semua anak Indonesia mendapatkan hak pendidikan yang sama. "Program ini selaras dengan tujuan pemerintah yakni pendidikan merata untuk semua anak Indonesia," kata Agatha.
Jalur mitra warga, lanjut dia, adalah program yang dicetuskan oleh Dinas Pendidikan Jawa Timur untuk mengakomodasi siswa dari keluarga tidak mampu. "Kuotanya lima persen dari pagu awal tiap sekolah dan menjadi tanggung jawab sekolah untuk melakukan survei saat verifikasi data pendaftaran jalur mitra warga," ujarnya.
Lantaran dianggap belum terverifikasi secara baik, Agatha meminta agar Dinas Pendidikan membatalkan pengumuman siswa jalur mitra warga hingga dilakukan prosedur yang semestinya. "Harus diterapkan program yang berkeadilan sosial," ujarnya.
Isu akses pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu belakangan mencuat di Surabaya dan Jawa Timur. Adalah Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang berulang kali menyampaikan kekesalannya soal sulitnya memperjuangkan program sekolah gratis bagi warga tak mampu. Risma juga mengkritisi Pemprov Jatim soal itu.
KPK Ungkap Modus Potongan Dana Hibah Jawa Timur Hingga Sebabkan 21 Orang Jadi Tersangka
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, sudah menetapkan 21 orang sebagai tersangka dalam kasus suap pengurusan dana hibah pokok-pokok pikiran (pokir) tahun anggaran 2021.
