Mabes Polri: Wakapolda Maluku Dibebastugaskan

VIVA - Polri membenarkan adanya telegram rahasia (TR) mutasi Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Maluku Brigadir Jenderal Polisi Hasanuddin. Polri menyatakan Brigjen Hasanuddin bukan dicopot, melainkan dimutasi.

"Itu telegram biasa. Saya koreksi tidak ada kata dicopot. Saya jelaskan di TR itu dibebastugaskan dari jabatan lama dan dimutasi ke jabatan baru. Tidak ada dicopot," kata Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Setyo Wasisto di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis 21 Juni 2018.

Mengenai dugaan mutasi dilakukan karena Hasanuddin dianggap tak netral dalam Pilkada Maluku, Setyo menuturkan, dalam TR tersebut tak disebutkan alasan mutasi karena dianggap tak netral.

"Di situ (TR) tidak ada dimutasi karena tidak netral. Yang ada dibebastugaskan dari jabatan lama dan dimutasi ke jabatan baru," katanya.

Ia mengakui setiap mutasi di dalam internal Polri memang ada pertimbangan dari pimpinan Polri. Namun, ia tak mau berandai penyebab mutasi karena Hasanuddin dianggap tidak netral.

"Faktor ada pertimbangan pimpinan memutasi pasti ada. Tapi saya tidak bsa menyampaikan karena saya gak ikut Wanjakti," ujarnya.

Mutasi Brigjen Hasanuddin ini tertuang dalam Telegram Rahasia (TR) bernomor: ST/1535/VI/Kep/2018 tanggal 20 Juni 2018. Posisi Hasanuddin digantikan oleh Brigjen A Wiyagus yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri.

Mutasi Hasanuddin dari jabatan tersebut dikaitkan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane dengan penyelenggaraan Pilkada 2018 di Maluku. Neta menyebut Hasanuddin tidak netral dalam mengawal pelaksanaan Pilkada Maluku.

"IPW memberi apresiasi pada Kapolri (Jenderal) Tito Karnavian yang sudah bertindak cepat dan tegas mencopot Wakapolda Maluku Brigjen Hasanuddin yang sudah berkampanye untuk mendukung Paslon Irjen (Purn) Murad Ismail di Pilgub 2018," kata Neta dalam keterangan tertulisnya, Kamis 21 Juni 2018.

Neta berharap, Polri tetap menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada 2018 di daerah lain.

"Dengan dicopotnya Brigjen Hasanuddin diharapkan jajaran Polri dapat menjaga sikap profesional dan independensinya dalam Pilkada 2018," ujarnya.

Halaman Selanjutnya

Mutasi Hasanuddin dari jabatan tersebut dikaitkan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane dengan penyelenggaraan Pilkada 2018 di Maluku. Neta menyebut Hasanuddin tidak netral dalam mengawal pelaksanaan Pilkada Maluku.