Ketersediaan Lapangan Kerja Mesti Jadi Prioritas Pembangunan
VIVA – Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta mengingatkan agar peningkatan ketersediaan lapangan kerja menjadi prioritas dalam setiap kebijakan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.
“Ketersediaan lapangan kerja ini sangat penting untuk menggerakkan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat,” papar Arif di Bandung, Kamis 7 Juni 2018. Pernyataan tersebut disampaikan dalam dialog tentang konsep dan penerapan ‘Ekonomi Pancasila’ bersama masyarakat Jawa Barat.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, hingga Februari 2018, persentase pengangguran terbuka Indonesia mencapai 5,13 persen. Angka ini merupakan yang terendah dalam 20 tahun terakhir.
Namun, dalam diskusi yang berlangsung sekitar empat jam tersebut, beragam masalah sosial dan kesejahteraan masyarakat diungkapkan oleh para pemangku kepentingan di Jawa Barat yang antara lain mewakili peneliti, pengusaha lokal, media serta organisasi non pemerintah. Hadir juga dalam pertemuan, perwakilan dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.
Salah satu masalah ketenagakerjaan yang diungkapkan dalam diskusi tersebut adalah mengenai banyaknya tenaga kerja yang belum terserap. Tidak hanya tenaga kerja lulusan SD, SMP, atau SMA, tapi juga dengan sarjana.
Untuk menyelesaikan masalah tersebut, kewirausahaan merupakan salah satu solusi yang tepat. Kewirausahaan dapat mendorong penciptaan lapangan kerja yang luas serta mendorong penggunaan modal yang berujung pada pertumbuhan ekonomi.
“Wiraswasta harus didorong sehingga penciptaan lapangan kerja tidak hanya mengandalkan sektor pemerintah dan juga perusahaan-perusahaan besar. Terlebih jumlah wiraswasta di Indonesia masih terbilang rendah,” jelas Arif.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Agustus 2017, dari total 121 juta pekerja di Indonesia, sebanyak 37,23% merupakan wiraswasta, terdiri dari 19,1% merupakan wiraswasta berusaha sendiri, 14,9% adalah wiraswasta berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar, dan 3,3% yakni wiraswasta berusaha sendiri dibantu buruh.
Lebih lanjut Arif menuturkan, meskipun dibutuhkan banyak wirausahawan baru, namun kualitas usaha yang dibangun menjadi sangat penting. Dengan demikian, usaha tersebut dapat memberikan dampak yang luas, termasuk dalam meningkatkan perekonomian masyarakat kecil.
“Oleh karena itu, harus ada bantuan dari pemerintah untuk mendorong bisnis wiraswasta sehingga usahanya bisa berjalan berkelanjutan, tidak hanya untuk sesaat,” ucapnya.
Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk membantu usaha wiraswata agar dapat terus berlangsung adalah dengan strategi multi-stakeholder partnership, yang melibatkan pemerintah, akademisi pasar, filantropis dan bisnis, dan media.
Para pemangku kepentingan tersebut dapat membantu para wiraswasta untuk mengembangkan bisnisnya melalui pendampingan, pemberian akses kredit, akses pasar, manajemen keuangan, hingga bagaimana cara memasarkan produknya.
“Dan yang paling penting adalah dukungan property rights terhadap usaha para wiraswasta karena seperti yang kita tahu saat ini ide-ide baru banyak lahir dari para pengusaha, terutama pengusaha muda,” tutup Arif.
