Mahfud MD Sepakat Ketidakadilan Buat Pancasila Terusik

Anggota Dewan Pengarah Badan Ideologi Pembinaan Pancasila, Mahfud MD.
Sumber :
  • Eduward Ambarita

VIVA – Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Mahfud MD mengakui banyaknya pertentangan terhadap ideologi pancasila yang terjadi saat ini di Indonesia disebabkan karena adanya masyarakat yang merasa ada ketidakadilan dalam bernegara.

TKN: Mimpi Prabowo Menukik ke Persoalan Kemanusiaan, Mulai dari Kemiskinan hingga Stabilitas

Sehingga, menurut Mahfud, masalah utama dari adanya sekelompok masyarakat yang tidak ingin Pancasila adalah bukan sila pertama yaitu ketuhanan yang maha esa. Dan hal itu, lanjut dia, sebenarnya sudah lama terjadi sebelum BPIP terbentuk.

"Saya sepakat ada masyarakat yang merasa ada ketidakadilan dalam bernegara, sehingga ada yang tidak ingin Pancasila sebagai dasar negara," tegas Mahfud dalam acara ILC: BPIP Apa Penting Buat Kita, Selasa 5 Juni 2018.

Marsha Aruan Beberkan Tipe Cowok yang Diinginkan Keluarganya

Sebelumnya, Aktivis Perempuan, Ratna Sarumpaet mengungkapkan banyaknya aturan perundang-undangan yang ada saat ini justru sudah melenceng dari Pancasila. Karena, dasar negara tersebut tak hanya bicara satu sila tapi keseluruhan dalam bernegara.

Ia pun mengkritik, tak ada unsur Pancasila dari kebijakan kemudahan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang sudah dikeluarkan Presiden Jokowi. Karena, fakta yang terjadi saat ini aturan itu lebih mendorong kesejahteraan warga asing ketimbang warga negaranya sendiri.

Mahfud: Sikap Presiden Jelas soal Pemilu 2024, Jangan Didesak Lagi

Sementara itu, terkait kritik soal hak keuangan Dewan Pengarah BPIP, Mahfud melanjutkan hingga saat ini dirinya tidak pernah mengurus dan belum mendapatkannya. Dan dirinya memastikan tidak akan menerima dana tersebut.

"Itu bukan gaji, karena pejabat negara ada standarnya. Sehingga, kalau gajinya benar sebesar itu, tentu akan saya kembalikan ke negara," tegasnya.

Ketua DPD PDIP Jatim M Said Abdullah.

Prabowo-Gibran Diminta Fokus Tangani Kemiskinan hingga Impor Pangan-Energi

Presiden terpilih Prabowo Subianto, mendapat masukan untuk bisa menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial, dan menjadikannya agenda paling penting pemerintahan

img_title
VIVA.co.id
19 Oktober 2024