Dirjen Dukcapil: Politisasi e-KTP Dimulai Sejak Pilkada DKI
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh, menyampaikan bahwa persoalan tercecernya ribuan keping KTP elektronik di kawasan Bogor, Jawa Barat, sudah tertangani.
Sehingga ia berpendapat, persoalan ini baiknya tidak lagi dibesar-besarkan dan menjadi komoditas politik. Apalagi telah tersebar viral di media sosial.
"KTP elektronik yang rusak dan terjatuh sudah dibawa semua ke dalam gudang dan aman. Kemudian ini hanya kelalaian saja, tidak ada kesengajaan. Jadi masalahnya sudah clear sudah jernih," kata Zudan saat menghadiri acara Indonesia Lawyer Club tvOne, Selasa malam, 29 Mei 2018.
Zudan mengatakan, ketika kasus itu mencuat, muncul kemudian isu bahwa ribuan keping e-KTP bakal digunakan untuk pemenangan Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019. Selain itu, rumor lain yang sempat dilihatnya adalah ribuan kartu identitas sengaja disembunyikan, dan bahkan dimiliki oleh warga negara asing.
"Saya klarifikasi, bahwa di dalam pembuatan KTP elektronik, semua penduduk harus punya NIK. Dan saya pastikan kalau WNA tidak memiliki NIK. Berkardus-kardus KTP aspal (palus) disembunyikan di sebuah gudang Bogor. KTP rusak itu tidak disembunyikan, memang disimpan di gudang resmi Kementerian Dalam negeri. Jadi ditulis berkardus-kardus. Padahal kardus ini kemarin diperiksa polisi itu isinya adalah buku, kertas, dokumen, arsip. Jadi bukan semuanya KTP elektronik. Ini kan sudah isu diplintir-plintir," tuturnya.
Atas dasar itu, Zudan pun berkesimpulan, maraknya informasi bohong atau hoaks belakangan ini ternyata ada motif politik. Ia menyebutkan, munculnya politisasi e-KTP sudah dimulai sejak kontestasi Pilkada DKI Jakarta. Saat itu sempat terjadi ada satu orang identitas memiliki tiga keping e-KTP dengan foto yang sama.
"Kenapa baru muncul sekarang. Padahal, kita pernah Pileg, Pilpres 2014, aman-aman saja. Pernah Pilkada 2015 aman dan pernah Pilkada 2017. KTP elektronik itu baru mulai ramai saat Pilkada DKI," ujarnya. (ase)
Bambang Pacul Sebut Pernyataan Agus Rahardjo soal Intervensi Jokowi Kedaluarsa: Motifnya Apa Coba?
Politikus PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul mempertanyakan motif mantan Ketua KPK Agus Rahardjo yang menyebut Jokowi intervensi kasus e-KTP
