Sistem Ekonomi Pancasila Perlu Modal Sosial
VIVA – Nilai sosial menjadi penting dalam pengimplementasian Sistem Ekonomi Pancasila untuk menciptakan ekonomi kerakyatan yang menjunjung nilai gotong royong sesuai dengan ideologi Pancasila.
Kesimpulan tersebut didapat dalam Focus Group Discussion tentang ‘Sistem Ekonomi Pancasila’ yang diselenggarakan oleh Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis 24 Mei 2018.
Pada kesempatan tersebut hadir beragam unsur, seperti Pemerintah Provinsi NTB, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, organisasi kemasyarakatan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Wathan, Himpunan Pengusaha Indonesia, perwakilan petani, serta perwakilan pedagang. Selain itu, sejumlah akademisi dari perguruan tinggi juga ikut terlibat.
Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri (KEIN) Arif Budimanta mengatakan Sistem Ekonomi Pancasila merupakan ekonomi rakyat, dimana terdapat orang-orang yang berkumpul dan melakukan kegiatan ekonomi.
“Artinya kegiatan ekonomi tidak dikuasai oleh segelintir orang dan memberikan manfaat seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat,” katanya.
Karena itu, katanya, nilai sosial menjadi penting dalam kegiatan ekonomi karena di dalamnya terdapat norma dan kebiasaan yang telah melekat. Seandainya kearifan dalam lingkungan masyarakat tersebut dikembangkan, dapat menjadi penggerak roda ekonomi yang berkelanjutan. Pasalnya, masyarakat dapat dengan mudah menerima dan mengimplementasikan konsep ekonomi yang ada, termasuk Sistem Ekonomi Pancasila.
“sistem akan mudah diterima dan dipraktekan apabila sudah sesuai dengan kultur dan nilai sosial yang ada termasuk tokoh-tokoh sosial yang dipercaya oleh masyarakat,” jelas Arif.
Sementara itu, Ekonom Universitas Mataram Firmansyah menuturkan hubungan sosial dalam sebuah komunitas cenderung lebih kuat dibandingkan hubungan sosial antara rakyat dengan pemerintah.Kondisi tersebut, lanjutnya, memengaruhi perilaku ekonomi masyarakat sehingga diperlukan pendekatan non formal melalui tokoh masyarakat selain pendekatan formal yakni melalui pemerintah.
“Saya ambil contoh di NTB. Masyarakat di sini lebih percaya ketika Tuan Guru (tokoh masyarakat) yang omong ketimbang perda,” jelasnya.
Dengan demikian, koordinasi antara pemerintah dan juga pemangku kepentingan yang terkait diperlukan untuk menciptakan keselarasan dalam berkehidupan dengan tujuan kemakmuran yang seluas-luasnya bagi masyarakat.
Pembangunan merupakan salah satu instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pembangunan nasional tidak hanya berupa pembangunan fisik akan tetapi juga termasuk kebijakan-kebijakan strategis.
“Jadi masyarakat harus menjadi bagian dan tujuan dari pembangunan untuk mewujudkan kehidupan yang adil, makmur, dan bahagia,” ujarnya.
Menurutnya pembangunan yang dijalankan pemerintah saat ini telah memiliki tujuan untuk menyejahterakan masyarakat. Kendati demikian, masih diperlukan upaya lanjutan untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang sebenarnya.
Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah dengan menyelaraskan rencana pembangunan dengan kebutuhan sosial, terutama rakyat kecil. Hal ini diperlukan agar rakyat kecil tidak merasa dilupakan oleh pembangunan yang terkadang cenderung menguntungkan pemain besar.
Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif Rowot Nusantara Lombok Lalu Ari Irawan dalam diskusi tersebut. Menurutnya, pemerintah acap kali melupakan masyarakat dalam suatu pembangunan sehingga tidak memberikan dampak yang besar bagi perekonomian secara luas.
“Masyarakat tidak pernah menjadi bagian dari pembangunan. Pembangunan itu tidak boleh lepas dari pembangunan masyarakat,” ucapnya.
Selain itu, sambungnya, tidak dilibatkannya masyarakat dalam pembangunan nasional juga membuat banyaknya sumber daya manusia tidak terserap dengan baik. Dia mencontohkan banyak sarjana yang memiliki potensi untuk memberikan pendampingan yang dibutuhkan oleh masyarakat kecil.
Pasalnya, dari sekian banyak kebutuhan masyarakat, terutama masyarakat kecil pendampingan merupakan hal utama untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.
“Misalnya untuk bisa mengembangkan usaha mereka meminjam kredit namun sayangnya tidak ada pendampingan untuk mengelola sehingga kreditnya tidak bisa memberikan manfaat yang lebih besar,” jelas Ari.
Oleh karena itu, kehadiran pemerintah untuk menyelaraskan pembangunan nasional dengan kebutuhan masyarakat diperlukan. Di sinilah pemerintah harus hadir sebagai keberpihakan terhadap masyarakat sesuai dengan Sistem Ekonomi Pancasila.
