Aa Gym Merasa Tak Layak Masuk Daftar 200 Mubalig
- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVA – Kiai kondang Abdullah Gymnastiar atau Aa Gym memprediksi sejak awal rilis 200 nama mubalig yang dikeluarkan Kementerian Agama akan memunculkan masalah. Alasannya, rilis 200 mubalig ini waktunya berdekatan dengan aksi teror di sejumlah daerah.
"Pertama kali ada kiriman berita 200 mubalig ini hati saya yakin ini akan ada masalah. Pertama ada masalah pemboman, kemudian ini terkait ulama," kata Aa Gym dalam acara Indonesia Lawyer Club tvOne, Selasa, 22 Mei 2018.
Aa Gym yang masuk 200 nama mubalig itu memilih merendah hati. Ia merasa tak layak masuk ke dalam 200 rilis mubalig tersebut.
"Secara pribadi saya enggak layak masuk. Saya pengen ikut takbir saja. Kalau ilmu kurang, banyak guru-guru saya yang berilmu," ujar Aa Gym yang juga pendiri Pondok Pesantren Daarut Tauhiid itu.
Kemudian, ia meminta agar Kementerian Agama mengevaluasi rilis 200 nama mubalig ini dengan bijak. Menurutnya, hal ini penting agar tak makin memunculkan persoalan yang makin merembet.
"Ini harus dijernihkan. Minta dievaluasi dengan bijak, agar tak menimbulkan ekses-ekses ada ulama pro pemerintah dan ulama non pemerintah. Ini sudah terasa, ada teman-teman dieliminir," ucapnya.
Sebelumnya, Kementerian Agama merilis 200 daftar nama mubalig atau ustaz/ustazah untuk bisa dijadikan rujukan masyarakat untuk mengisi kegiatan-kegiatan keagamaan.
Baca: Kemenag Rilis 200 Mubalig, Tak Ada Ustaz Abdul Somad
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, Kemenag menerima banyak pertanyaan dari masyarakat terkait nama mubalig yang bisa mengisi kegiatan keagamaan mereka.
Lukman mengakui semangat keberagamaan masyarakat Indonesia meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Forum pengajian dan majelis taklim semakin menjamur. Momentum Ramadan pun menambah semarak kegiatan keagamaan. (ase)
Cak Imin Dukung Penuh Pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren di Kemenag RI
Cak Imin mendukung penuh pembentukan Direktorat Jenderal Pondok Pesantren di Kementerian Agama RI sebagai bentuk dukungan terhadap eksistensi lembaga pesantren.
