Daftar 200 Mubalig Dinilai Berimbas Negatif ke Jokowi
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
VIVA – Daftar 200 mubalig yang dirilis Kementerian Agama menuai kontroversi, karena dinilai tak tepat. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional, Saleh Partaonan Daulay, mendesak Kementerian Agama segera menghentikan kegiatan merilis daftar nama penceramah atau mubalig.
Menurutnya, upaya merilis nama mubalig justru menimbulkan kontroversi ketimbang hal yang menguntungkan.
"Selain menimbulkan kontroversi dan kegaduhan, banyak pihak yang menganggap hal itu tidak perlu. Bahkan, Kementerian Agama dinilai dapat memecah para mubalig, setidaknya antara yang terdaftar dan yang tidak terdaftar," kata Saleh usai diskusi Reformasi Jilid II di DPP PAN, Jakarta, Selasa, 22 Mei 2018.
Saleh mengingatkan, bila rilis 200 mubalig tidak segera dicabut, maka akan berdampak buruk pada pemerintahan Joko Widodo.
“Kalau masih diteruskan, ada kesan Kemenag menutup telinga terhadap masukan dan kritikan masyarakat. Tentu ini berdampak negatif bagi pemerintah secara kolektif," sebut Wakil Ketua Komisi IX DPR tersebut.
Selain itu, Saleh meminta Kemenag untuk tidak memperpanjang daftar nama yang ada. Karena menurutnya banyak ormas yang menolak memberikan nama.
"Saya termasuk yang tidak yakin kalau Muhammadiyah, misalnya, mau memberikan daftar nama. Dari pernyataan di media, Muhammadiyah justru menilai kebijakan ini tidak arif dan perlu ditinjau. Begitu juga dengan sejumlah tokoh dan ormas lainnya," paparnya.
Baca: Kemenag Rilis 200 Mubalig, Tak Ada Ustaz Abdul Somad
Saleh meminta Presiden Jokowi tegas untuk memerintahkan Menteri Agama menghentikan kegiatan tersebut. Ia mengingatkan kegiatan Jokowi yang berkunjung ke banyak pesantren dan pusat-pusat kegiatan Islam dinilai tidak akan menambah citra positif bila para mubalig di pesantren dan lembaga tersebut tersinggung karena tidak diakui kapasitasnya.
"Jangan sampai karena kegiatan Kementerian Agama yang tidak populis berdampak tidak baik bagi Presiden Jokowi," ujarnya. (ase)
Cak Imin Dukung Penuh Pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren di Kemenag RI
Cak Imin mendukung penuh pembentukan Direktorat Jenderal Pondok Pesantren di Kementerian Agama RI sebagai bentuk dukungan terhadap eksistensi lembaga pesantren.
