Menhan Jelaskan Keputusan Sewa Satelit yang Kontroversial
- VIVA.co.id/ Moh. Nadlir.
VIVA – Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu membeberkan alasan terkait keputusannya melakukan kontrak sewa satelit floater (satelit sementara pengisi orbit) dengan Avanti Communications Ltd yang kini menjadi polemik.
Dia mengatakan, kontrak sewa tersebut dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk mengisi kekosongan pengelolaan Slot Orbit 123 derajat Bujur Timur (BT) sejak satelit Garuda dinyatakan keluar dari orbit itu pada 15 Januari 2015.
Sebab, berdasarkan ketentuan International Communication Union Pasal 11.49, menhan mengatakan, apabila suatu negara tidak dapat mengisi kekosongan orbit tersebut dalam waktu tiga tahun, maka hak negara pemilik yakni hak terhadap slot orbit akan gugur secara otomatis dan dapat digunakan oleh negara lain.
"Dengan kondisi tersebut, mengingat proses pembuatan satelit baru memerlukan waktu lebih dari tiga tahun, sementara slot tersebut harus segera terisi sebelum tenggat waktu habis, Kemhan mengadakan kontrak sewa satelit floater dengan Avanti untuk mengisi Slot Orbit 123 derajat BT, sementara menunggu satelit baru diluncurkan," ujar Menhan Ryamizard di Jakarta, Senin 14 Mei 2018.
Upaya ini, kata dia, harus dilakukan dalam rangka menyelamatkan slot orbit dan Spektrum Frekuensi L-Band agar Indonesia tidak kehilangan hak atas pengelolaan. Maka pihak Avanti menempatkan Satelit Artemis pada Slot Orbit 123 derajat BT terhitung mulai 12 November 2016.
“Kemhan melakukan Iangkah-Iangkah yang cepat dan strategis, sehingga berhasil menyelamatkan Slot Orbit 123 derajat BT sampai dengan 1 November 2020," ungkapnya.
Selain itu, dia mengatakan, langkah itu pada dasarnya diambil berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo pada Rapat Terbatas yang dilaksanakan 4 Desember 2015 yang telah memerintahkan agar Slot Orbit 123 derajat BT tersebut diselamatkan untuk kemudian dikelola oleh Indonesia.
"Karena apabila Kemhan dan Kemkominfo tidak melakukan langkah-langkah penyelamatan maka hak pengelolaan Slot Orbit 123 derajat BT tersebut akan hilang sejak Januari 2018," paparnya.
Menurut dia, urgensi untuk mempertahankan slot orbit tersebut tak lain karena memiliki kemampuan untuk menjangkau daerah-daerah dan pulau-puIau terpencil di Indonesia yang merupakan negara kepulauan, komunitas maritim, vessel monitoring system, komunikasi untuk monitoring bencana seperti search and rescue serta komunikasi pertahanan dan keamanan.
"Selain itu keberadaan satelit Indonesia di Slot Orbit 123 derajat BT menjadi sangat penting dan vital bagi pertahanan negara Indonesia mengingat Ietaknya berada tepat di tengah-tengah wilayah yurisdiksi Indonesia atau kira-kira berada di atas Pulau Sulawesi," ucapnya.
Meski begitu, menhan mengungkapkan, pada dasarnya pihaknya enggan melakukan sewa terhadap satelit tersebut dan cenderung menginginkan pembelian secara langsung. Namun karena keterbatasan anggaran maka pemerintah memutuskan untuk melakukan kontrak sewa.
"Saya dipintakan Presiden 2 tahun lalu untuk pertahankan orbit itu sampai 2020 berarti tugas saya selesai. Masalah keuangan bukan tanggung jawab saya. Tapi setelah 2020 kalau saya, kita beli itu langsung full misalnya Rp8 triliun. Tapi kalau sewa dihitung-hitung 17 tahun mahal," kata dia.
