Buruh Bandung Tolak Kegiatan Politik di May Day 2018
- ANTARA/M Agung Rajasa
VIVA – Ribuan pekerja melakukan aksi unjuk rasa pada Hari Buruh Internasional atau May Day 2018 di sekitar Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Bandung, Jawa Barat, Selasa, 1 Mei 2018.
Massa buruh dari berbagai aliansi berdatangan ke lokasi aksi sekitar pukul 10.00 WIB tadi. Mereka datang membawa bendera raksasa dan spanduk tuntutan.
Ketua DPD FSP LEM SPSI Provinsi Jawa Barat, Muhammad Sidarta berharap semangat May Day tahun ini jangan hanya menjadi ritual tahunan. May Day dijadikan ajang silaturahim dan refleksi untuk memperbaiki hubungan industrial di Indonesia.
Dia pun meminta tidak ada yang menyampaikan kampanye politik pada aksi kali ini baik itu terkait Pemilihan Umum Wali Kota, Pemilihan Umum Kepala Daerah maupun Pemilihan Umum Presiden.
"Kalau elemen saya, saya ingatkan jangan (terkait Pemilu) karena sensitif. Jangan sampai menyampaikan isu calon Presiden dan sebagainya. Kita murni siapapun yang jadi wali kota, gubernur, presiden kita tetap mendukung supaya tidak ada yang menyebar kebencian," kata Sidarta.
Sidarta mengatakan, ada dua tuntutan yang disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat. Pertama mengenai Upah Minimum Sektoral Kota atau Kabupaten (UMSK) dan kedua, meminta pemerintah Jabar menerbitkan Perda atau Pergub tentang pengawasan ketenagakerjaan.
"Penetapan UMK 2015 sampai sekarang masih menjadi polemik karena belum adanya pedoman standar bagi Kabupaten dan Kota dalam bentuk regulasi," ujarnya.
"Kemudian sampai saat ini pengawasan ketenagakerjaan belum bisa berjalan efektif. Jika ditanya, pemerintah menjawab tenaga pekerja kurang," ujar dia.
Kasus Pemalsuan Merek Dagang Masih Marak Hingga Berimbas kepada Buruh
Dalam memperingati Hari Buruh/May Day, kasus pemalsuan merek dagang masih marak di Indonesia hingga berimbas kepada buruh pekerja. Makanya, pengusaha harus memperhatikan.
