Kurang Dana, Pelaksanaan UNBK di Palembang Belum Merata
VIVA – Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) belum terlaksana secara merata di Kota Palembang. Dari 239 SMP negeri maupun swasta, baru 99 sekolah yang melaksanakan UNBK pada 2018.
Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Palembang, Akhmad Najib, mengungkapkan, sebanyak 140 SMP saat ini masih menerapkan ujian nasional dengan kertas dan pensil. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan anggaran hingga UNBK belum berjalan optimal.
"SMP di Palembang memang masih cukup banyak yang melaksanakan UN dengan kertas dan pensil. Kami akui ada keterbatasan anggaran yang membuat UNBK belum dilaksanakan semua sekolah," kata Najib, usai meninjau langsung pelaksanaan UN di beberapa sekolah di Palembang, Senin, 23 April 2018.
Dia mengungkapkan, anggaran pendidikan pada 2018 harus memprioritaskan aspek lain yang dianggap lebih penting. Salah satunya renovasi pembangunan fisik sekolah yang sudah tidak layak.
Selain itu, Pemerintah Kota Palembang terus berupaya untuk memperbaiki berbagai fasilitas pendidikan, layaknya peralatan komputer yang wajib dipenuhi guna menunjang UNBK yang mampu mendorong integritas siswa.
"Fokus anggaran sekarang masih untuk renovasi gedung. Karena sangat banyak sekolah yang membutuhkan perbaikan infrastruktur, khususnya gedung SD," ungkap Najib.
Sebagai dasar pembangunan sebuah negara, Pemerintah Kota Palembang berjanji akan melengkapi fasilitas pendidikan secara bertahap. Untuk itu, perlu fasilitas penunjang, seperti papan tulis yang layak, meja dan kursi berstandar sekolah internasional.
"Semua itu sudah mulai dipenuhi. Setelah semuanya beres, kami akan melengkapi fasilitas informasi dan teknologi sebagai menunjang proses belajar, termasuk komputer untuk UNBK," tuturnya.
Pelaksanaan UNBK sebenarnya sudah bisa dilakukan semua SMP. Asal, sekolah-sekolah tersebut bersama masyarakat bisa bersama-sama untuk memberikan sumbangsih terkait pengadaan komputer.
Sementara itu, jika hanya mengandalkan APBD, untuk penyetaraan ujian pemerintah kota belum mampu. Karena itu, saat ini pemerintah kota sedang fokus di fisik, mebeler, dan sarana prasarana lainnya.
"Kami tidak dapat fokus terhadap pengadaan komputer untuk seluruh sekolah. Karena masih banyak sekolah di Palembang membutuhkan perhatian khusus," ungkap Kepala Dinas Pendidikan Palembang, Ahmad Zulinto.
Menurut Zulinto, Dinas Pendidikan sedang menyusun aturan berupa peraturan daerah (perda) untuk mengunci anggaran. Alokasi pendidikan diupayakan dapat terus ditingkatkan dan tidak diganggu sektor lain.
Pendidikan menjadi prioritas Pemerintah Kota Palembang dengan alokasi anggaran pendidikan sebesar 26 persen.
Pelanggar PSBB di Palembang Diancam Denda hingga Rp10 Juta
Kota Palembang mulai berlakukan PSBB 20 Mei 2020
