Material KW 3 China Dinilai Penyebab Rontoknya Proyek
- Kantor SAR Manado
VIVA – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, menduga banyaknya proyek infrastruktur yang hancur sebelum waktunya akibat kongkalikong material dan tenaga kerja asing (TKA) yang tidak tersertifikasi.
"Satu lagi proyek infrastruktur yang sarat dengan dugaan penyelewengan bahan bakunya menelan korban jiwa beberapa hari yang lalu. Material proyek pembangunan jalan tol di Minahasa Utara, Sulawesi Utara, runtuh. Tiga pekerja proyek tertimbun reruntuhan material jalan tol," kata Arief melalui pesan tertulis kepada VIVA, Rabu, 18 April 2018.
Arief mempertanyakan, ada apa sebenarnya dengan proyek-proyek infrastruktur yang diprogramkan Presiden Joko Widodo, sehingga banyak mengalami kecelakaan sebelum difungsikan?
Arief menyebutkan, selain di Minahasa, beberapa konstruksi infrastruktur yang mengalami kecelakaan di antaranya, tiang pancang jalan tol Becakayu, jembatan di Bandara Cengkareng, konstruksi beton pada proyek LRT di Pulomas.
Tiang pancang proyek Tol Becakayu roboh.
"Sepertinya semua pekerjaan konstruksi infrastruktur yang dibangun Joko Widodo sudah tidak lagi memperhatikan K3 alias Keselamatan dan Kesehatan Kerja, sehingga banyak kecelakaan kerja yang menyebabkan kerugian jiwa pada buruh-buruh Indonesia," ujar Arief.
Arief menduga, sejumlah proyek infrastruktur yang didanai China, banyak menggunakan bahan material yang diimpor dari China. "Di mana kualitasnya KW 3, dan sangat rawan dengan kerusakan saat pembangunannya dan di masa depan," katanya.
Arief mencontohkan barang yang diimpor untuk pembangunan infrastruktur seperti besi impor yang murah dari China. Menurut Arief, kualitasnya belum tentu baik. Hal tersebut menjadi lumrah karena banyaknya permainan dalam pembangunan proyek infrastruktur.
"Jadi lumrah saja. Akhirnya banyak infrastruktur yang dibangun dengan mengunakan material KW 3 alias kualitas grade 3," jelasnya.
Belum lagi dengan tenaga kerja asing yang sangat bebas masuk ke Tanah Air. Arief mempertanyakan, dalam pengerjaan proyek-proyek infrastruktur, apakah mereka benar-benar memiliki sertifikasi yang bermutu.
"Karena itu Depnaker juga harus lebih aktif untuk mengawasi pembangunan proyek-proyek infrastruktur terkait penerapan K3 dan penggunaan TKA yang bersertifikat," tegasnya.
Ia juga mendesak DPR untuk segera memanggil semua kontraktor, agar bicara jujur terkait biaya proyek yang sebenarnya untuk membangun infrastruktur.
"Dan Presiden jangan pura-pura enggak dengar. Jangan sampai infrastruktur yang dibangun di era Joko Widodo justru ketika digunakan banyak menyebabkan kecelakaan," ujar Arief.
