Kemenag Matangkan Persiapan Haji 2018
- Eko Priliawito
VIVA – Keputusan Presiden tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1439 H/2018 M sudah terbit. Pelunasan tahap pertama untuk haji reguler bisa dilakukan mulai hari ini Senin, 16 April sampai 4 Mei 2018.
Dengan dimulainya pelunasan pada hari ini, jemaah haji reguler diminta memanfaatkan waktu yang ada untuk segera melakukan pelunasan. Setelah membayar setoran awal sebesar Rp25 juta, jemaah haji reguler tinggal membayar sebesar selisih dana setoran awal dengan BPIH yang telah ditetapkan per embarkasi. Dana disetorkan ke rekening Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada Bank Penerima Setoran (BPS).
Baca:
Ini Prosedur Pelunasan Biaya Haji 2018
Biaya Haji 2018, Embarkasi Makassar Paling Mahal
Kepala Biro Humas, Data dan Informasi Kemenag, Mastuki berharap, proses pelunasan BPIH dapat berjalan dengan baik. Seperti diketahui bahwa kuota jemaah haji Indonesia tahun ini berjumlah 221 ribu, terdiri dari 204 ribu kuota jemaah haji reguler dan 17 ribu kuota jemaah haji khusus.
Terkait dengan penyelenggaran haji tahun ini, Mastuki memastikan tahapan penyelenggaraan haji sudah dimulai dilakukan sejak awal tahun. Mulai dari persiapan akomodasi, catering dan transportasi di Arab Saudi. Meski tidak ada kendala berarti pada tahun sebelumnya, tapi peningkatan layanan harus tetap dipastikan agar jemaah tetap mendapat pelayanan yang terbaik.
"Tapi yang lemah itu di pelayanan Armina soal tenda, mck, dan space jemaah dengan tenda yang tersedia. Di Markaziah sudah dilakukan negosiasi dan perbaikan-perbaikan," katanya kepada VIVA.
Selama operasional haji, jemaah Indonesia akan mendapat layanan katering di Jeddah, Madinah, Arafah-Muzadalifah-Mina (Armina), dan Mekah. Layanan katering di Mekah diberikan sebanyak 25 kali pada 2017. Tahun ini, Kemenag mengusulkan agar jemaah bisa diberikan katering sebanyak maksimal 40 kali selama di Mekah.
Kemudian untuk akomodasi, sampai saat ini Kemenag sudah menyelesaikan kontrak dengan 96 hotel di Mekah dengan kapasitas 113.835 orang, sedang di Madinah, kontrak sudah dilakukan dengan 32 hotel dengan kapasitas 28.022 orang.
Khusus untuk di Madinah, tahun ini adalah kali pertama Indonesia melakukan sewa hotel full musim di Madinah. Tapi masih ada hotel yang tahun ini akan disewa dengan sistem blocking time. Kalau di Mekah, semua hotel sudah disewa dengan sistem sewa full musim.
Sementara soal transportasi, peningkatan juga terus dilakukan meski pada haji 2017, jenis pelayanan trasportasi telah memperolah indeks tertinggi dalam kepuasan jemaah haji Indonesia. Seperti biasa, selama di Arab Saudi, jemaah akan mendapatkan layanan transportasi antarkota perhajian, transportasi shalawat, dan transportasi masyair saat puncak haji, Arafah, Muzdalifah dan Mina.
Armada yang digunakan untuk tahun ini dipastikan jauh lebih bagus dibanding tahun 2017, karena tahun sebelumnya tahun produksi maksimal 2009. Pada 2018, layanan transportasi antarkota ini akan menggunakan armada dengan usia produksi paling lama tahun 2013.
Baca: Layanan Transportasi Haji Hadir dengan Armada Lebih Baru
Persiapan kedua tentu yang dilakukan di Tanah Air. Seperti dokumen jemaah, layanan jemaah untuk manasik haji, persiapan di emberkasi, terutama di asrama haji dan koordinasi dengan Kementerian Kesehataan.
Terkait dengan pemberangkatan, Kementerian Agama sudah melakukan penandatanganan perjanjian pengangkutan udara jemaah haji Indonesia dengan maskapai penerbangan Garuda Indonesia dan Saudi Arabian. Penerbangan jemaah haji tahun 2018 ini menggunakan sistem carter dan tanpa transit.
"Tentu kita tunggu pelunasan. Pemberangkatan haji tahun ini rencananya 17 Juli. Kerjasama dengan maskapai sudah dilakukan dan lebih siap dari tahun sebelumnya karena sampai pada persiapan pesawat, jenis, dan awak crew kabin dan sudah ada peningkatan," katanya.
Mastuki menambahkan, Garuda Indonesia misalnya, sudah menyiapkan layanan cabin crew terbaiknya khusus untuk memenuhi harapan jemaah haji. Seperti menyediakan tayangan bernuansa Islami, dan juga tersedianya pilihan menu yang disesuaikan dengan selera daerah masing-masing jemaah sesuai hasil meal test di setiap embarkasi.
"Karena kalau maskapai ini sama-sama dari pemerintah jadi baik dari Indonesia maupun Saudi sama-sama memberikan yang terbaik. Apalagi soal makan, dua maskapai ini selalu memperhatikan makanan sesuai dengan selera jemaah," katanya.
Kasubdit Dokumen dan Perlengkapan Haji Reguler, Nasrullah Jasam menambahkan, persiapan dokumen jemaah haji terus ditingkatkan. Seseuai dengan pelaksanaan pelunasan tahap pertama, timnya sedang meneliti lembaran setoran awal jemaah untuk dibandingkan secara fisik terhadap foto jemaah yang kemungkinan bisa berubah dan juga data disesuai dengan paspor.
"Juga soal data nama, dan alamat. Proses verifikasi jalan. Sudah dilakukan scan lembar setoran awal," kata Nasurllah kepada VIVA.
Setelah pelunasan selesai, maka tim dokumen dan perlengkapan haji reguler akan menentukan gruping dan ploting kloter. Setelah itu baru proses pencetakan visa jemaah haji.
"Kalau sistem dah dibuka di Arab Saudi melalui e-hajj, kita minta segera diproses visanya. Kalau sudah disetujui dengan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi, akan muncul di kedutaan," kata Nasrullah.
Â
Selain itu, soal kelengkapan jemaah, seperti gelang untuk jemaah sudah mulai dilelang dan telah masuk pengajuannya mulai hari ini. Juga soal souvenir, batik, kain ihram dan mekena. Semua sudah sudah dikondisikan oleh Bank Penerima Setoran (BPS).
"Sudah siap di BPS sejak Oktober tahun lalu. Semua sesuai kriteria dan masukan dari berbagai kalangan. Saya juga sudah cek yang di Riau," katanya.
Tahun ini kata Nasrullah, meski secara umum sama, tapi ada penambahan QR Code pada gelang jemaah. QR Code pada gelang jemaah dimaksudkan agar mempermudah petugas dalam mengidentifikasi jemaah haji.
"CR Code memuat banyak informasi, kalau manual terbatas. Terutama informasi untuk keluarga jemaah. isinya data jemaah, nama kloter dan tempat tinggal jemaah," katanya.
Nasrullah menambahkan, saat ini timnya sedang menyelesaikan pembuatan video alur penyelesaikan dokumen jemaah haji yang dikerjakan humas. Mulai dari kabupaten, kota, kanwil provinsi, PHU, kedutaan sampai kembali lagi.
"Sementara kebijakan baru adalah soal paspor jemaah cadangan. Yang dulu ada di kanwil, sekarang PHU, kalau ada yang batal langsung disesuaikan oleh PHU. Dengan mengacau angka batal sekitar 2.000 jemaah dari 34 provinsi," katanya.
Menurut Nasrullah, ini agar serapan kuota bagus dan diharapkan tidak ada sisa kuota jemaah. Karena akan terkesan ironi karena antrean jemaah panjang, tapi ada kuota yang tersisa.
