Prabowo Tuduh Ekonomi RI Neolib, JK: Ucapannya Tak Relevan
- ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
VIVA – Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, pernyataan Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto yang menuding sistem ekonomi neo-liberalisme (neolib) berlaku di Indonesia, tidak relevan atau tidak cocok.
JK mengatakan, Indonesia saat ini menganut sistem ekonomi bebas, namun senantiasa mengupayakan kepentingan-kepentingan nasional untuk tetap terjaga baik.
"Jadi kurang relevan lagi berbicara tentang ekonomi liberal atau tidak liberal," ujar JK di Kantor Wakil Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 3 April 2018.
Menurut JK, sistem ekonomi buruk yang dituduhkan Prabowo, sangat tidak mencerminkan sistem ekonomi yang saat ini dianut Indonesia. Kekayaan bangsa tidaklah hanya dikuasai segelintir kalangan 'elite', namun dikelola negara untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya.
"Bagi kita, semua (pengelolaan) ekonomi itu bagaimana untuk menjaga kepentingan nasional. Tidak bebas sebebas-bebasnya, tapi menjaga kepentingan nasional," ujar JK.
Sebelumnya, dalam safari politik di Depok, Jawa Barat, pada Minggu, 1 April 2018, Prabowo mengkritik berlakunya sistem ekonomi neolib yang sama sekali tidak memakmurkan rakyat. Kandidat capres di Pilpres 2019 itu menuding kekayaan bangsa tidak tersebar secara merata.
“Masalahnya adalah tokoh Barat juga mengkritik, (kekayaan) menetes ke bawahnya kapan? Sedang, ahli ekonomi di Barat mengatakan 'Iya nanti, sesudah kita mati semua.' Alias tidak ada menetes ke bawah. Orang kalau sudah kaya raya pinginnya kaya lagi. Ini menyengsarakan rakyat,” ujar Prabowo. (mus)
Tegas di Forum Internasional, PP Persis Sebut Presiden Prabowo Dapat Jadi Pelopor Persatuan Dunia Islam
Pidato Presiden Prabowo pun mengundang banyak pujian publik di dalam dan luar negeri atas ketegasannya menyoroti standar ganda dalam lingkup HAM di dunia internasional.
