Polri: Kapolres Banggai Dicopot, Tak Cermat Eksekusi Lahan
- VIVA.co.id/ Nur Faishal (Surabaya)
VIVA – Pihak Mabes Polri mencopot AKBP Heru Pramukarno sebagai Kapolres Banggai pasca bentrokan saat eksekusi lahan di Tanjung Sari, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, beberapa waktu lalu. Polisi menegaskan pencopotan ini karena Heru tak cermat dalam memberikan perintah.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Polri, Brigjen Pol Mohammad Iqbal mengatakan, pencopotan bukan bubarkan ibu-ibu saat zikir dalam eksekusi.
"Kenapa Kapolres Banggai dicopot? Bukan karena zikir itu yang berkembang saat ini. Setelah dilakukan pendalaman oleh Propam ditemukan ketidakcermatan Kapolres dalam melihat eksekusi itu," ujar Iqbal ketika dihubungi VIVA, Kamis 29 Maret 2018.
Dari proses penyelidikan yang dilakukan Propam, ternyata masih ada puluhan lahan milik warga yang bersertifikat. Untuk itu, seharusnya Kapolres meminta kepada Pengadilan Negeri menunda proses eksekusi.
Menurut Iqbal, dalam proses eksekusi lahan, pihak kepolisian mempunyai hak penundaan. Hal ini dilakukan jika dinilai proses eksekusi dapat menimbulkan gesekan.
"Seharusnya Kapolres bisa meminta penundaan karena proses permohonan eksekusi pengadilan tidak bersifat final. Harus ada penilaian faktor keamanan dari kepolisian setempat," katanya.
Baca: Buntut Bubarkan Ibu-ibu Berzikir, Kapolres Banggai Dicopot
Mengenai proses masih adanya lahan warga yang bersertifikat, ia menuturkan polisi menyerahkan proses selanjutnya kepada warga.
Mantan Kapolrestabes Surabaya ini menyebut, dalam eksekusi ini pihak kepolisian diperbantukan menjalankan eksekusi lahan yang dilakukan pihak Pengadilan Negeri.
"Yang mengeksekusi adalah PN. Karena itu adalah keputusan hukum. PN meminta bantuan pengamanan ke kepolisian. Dalam perjalanannya ada perlawanan dari beberapa kelompok masyarakat," katanya.
Lebih lanjut, Iqbal mengatakan, dalam aturan prosedur pengamanan eksekusi lahan seharusnya pihak kepolisian setempat mengedepankan dialog. Jika ada penolakan dari kaum ibu atau wanita maka pihak Polwan yang diturunkan.
"Seharusnya dilakukan negosiasi yang bagus. Terus polwan dikedepankan," ujarnya.
PT BMI Ajukan PK Kasus Sengketa Lahan ke MA, Minta Eksekusi Ditunda
Perusahaan pengolahan hasil laut dengan orientasi ekspor, PT Bumi Menara Internusa (BMI) mengajukan PK atas gugatan sengketa lahan pabrik di Malang ke Mahkamah Agung
