JK Ungkap Cara Penyelesaian Konflik Aceh, Ambon dan Poso

VIVA – Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, dinilai sebagai sosok yang mampu menyelesaikan konflik. Beberapa konflik yang mampu dimediasi JK hingga tuntas di tangannya seperti Poso, Sulawesi Tengah, Aceh, hingga Ambon.

Pada 2005, JK yang saat itu menjabat wakil presiden RI berhasil menuntaskan konflik antara pemerintah dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Begitu juga konflik Ambon dan Poso, JK turun menanganinya.

Saat membuka Rapat Koordinasi Bidang Perpustakaan tahun 2018 dan Peluncuran Perpustakaan Digital, di Gedung Perpustakaan Nasional, JK mengungkapkan strateginya menyelesaikan konflik-konflik itu.

"Satu hal yang mungkin jarang diketahui. Untuk menyelesaikan di daerah itu harus punya pengetahuan tentang apa yang terjadi d i wilayah itu," kata JK, Senin, 26 Maret 2018.

JK menyampaikan, strateginya seperti menginstruksikan jajaran staf untuk riset terkait beberapa daerah tersebut.

"Dengan cara saya perintahkan staf saya, cari semua buku di perpustakaan nasional apa yang ada hubungannya dengan Maluku, Poso, Aceh pada waktu zamannya. Semua buku. Termasuk buku sastra, termasuk buku sejarah lama dari pada Aceh," ujarnya menjelaskan.

Seberapa banyak buku terkait daerah-daerah yang konflik itu dibaca semua oleh JK. Ia meminta agar ketika serius membaca itu, tidak diganggu oleh siapapun. "Berikan waktu dua minggu, jangan ganggu saya karena saya ingin membaca semua detail apa yang terjadi sebenarnya," ujarnya.

Dia berpandangan, menyelesaikan kasus di daerah konflik tersebut harus dengan cara yang tepat. Menurutnya, dengan mengetahui latar belakang dan sejarah daerah itu. Karena bila tidak maka penyelesaiannya akan terhambat dan sulit.

Menurut Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) itu, konflik baik di Aceh, Poso dan Ambon, bukan karena murni agama. Ia mengatakan, keliru melihat konflik itu karena agama. Meski memang ada irisan soal agama yang terjadi.

"Ambon, Poso, Aceh dikira soal agama. Bukan soal agama. Soal keadilan. Poso, Ambon soal keadilan politik. Di Aceh soal keadilan ekonomi intinya, bukan soal agama. Karena itulah maka penyelesaiannya kita walaupun yang kejadiannya ada masalah antaragama, tetapi sebab musebabnya ialah masalah politik," ujar mantan ketua umum Golkar itu.

Atas dasar pengetahuannya, ia melihat kondisi di daerah yang berkonflik itu agar pemerintah menyelesaikan masalah politiknya. "Kemudian tentu juga pemahaman agamaya kita perbaiki. Dua hal itu berasal dari buku yang saya baca." (mus)
    

Halaman Selanjutnya

Dia berpandangan, menyelesaikan kasus di daerah konflik tersebut harus dengan cara yang tepat. Menurutnya, dengan mengetahui latar belakang dan sejarah daerah itu. Karena bila tidak maka penyelesaiannya akan terhambat dan sulit.