Kasus BRI, Ketua DPR Usul Libatkan FBI dan Interpol
- bri
VIVA – Pencurian data nasabah atau skimming, yang menimpa nasabah BRI hingga puluhan juta, mendapat perhatian dewan. Karena cara pencurian ini canggih, diimbau untuk melibatkan FBI dan interpol.
Ketua DPR Bambang Soesatyo menilai, perlu bagi Badan Intelijen Negara (BIN) turut membantu modus pencurian seperti ini. Bahkan jika perlu menggandeng Biro Penyelidik Federal Amerika Serikat (FBI) dan Interpol jika pelakunya ternyata ada di luar negeri.
“Gandeng FBI dan Interpol untuk mengungkap jaringan luar negeri yang diduga melakukan pencurian informasi kartu kredit atau debit melalui skimming,” ujar Bambang, dalam siaran persnya, Kamis 15 Maret 2018.
Bambang sependapat, kalau pihak BRI memberikan ganti rugi terhadap nasabah yang uangnya diambil. Meski begitu, negara melalui instrumen lembaganya tetap harus menyelidiki juga.
Politisi Golkar ini merujuk Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan regulasi Bank Indonesia.
Menurutnya, regulasi dari OJK dan BI menuntut perbankan memberikan perlindungan secara maksimal kepada warga negara Indonesia yang melakukan transaksi di dalam juga di luar negeri.
“Perbankan juga harus mengedukasi nasabahnya dan menyosialisasikan pentingnya mengganti PIN (personal identification number) ATM dalam kurun waktu tertentu guna mencegah adanya penyadapan data yang dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.
Sebelumnya, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, mengaku kecolongan karena baru mengetahui bahwa satu mesin ATM mereka di Unit Ngadiluwih, Kediri, Jawa Timur, dipasangi alat skimming, atau pengganda data nasabah yang terekam di strip magnetik kartu ATM.
Hal itu menjadi sebab, puluhan nasabah BRI di sana melaporkan kehilangan saldo rekening mereka sebanyak Rp500 ribu hingga Rp10 juta pada awal pekan ini.
"Tetapi, tidak ada hubungan antara skimming dan satelit kami. Ini peristiwa yang terjadi, kan hanya di satu ATM, dipasangi alat (skimming)," kata Direktur Utama BRI, Suprajarto kepada wartawan saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis 15 Maret 2018.
