Mahyudin: Sangat Mungkin Ada Pengusaha ke Rumah Novanto
- ANTARA FOTO/Wira Suryantala
VIVA - Wakil Ketua Majelis Perwakilan Rakyat dari Partai Golkar, Mahyudin, menjadi saksi meringankan atau a de charge untuk terdakwa Setya Novanto pada hari ini, Kamis 15 Maret 2018.
Di hadapan majelis hakim, Mahyudin berdalih, kediaman Novanto memang sering didatangi orang-orang. Bahkan, para tamu bebas masuk ke dalam beberapa ruangan di rumah mantan Ketua DPR tersebut.
"(Di rumah Setya Novanto) Bebas akses. Kalau mau main ke rumahnya itu terbuka, setiap masuk ke rumah beliau, tamunya memang selalu banyak," kata Mahyudin dalam persidangan perkara e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Menurut Mahyudin, Novanto sering mengajak diskusi beberapa tamunya di ruang makan, maupun meja kopi. Namun, Mahyudin mengaku tidak tahu banyak urusan orang-orang yang datang ke kediaman mantan Ketua Umum Partai Golkar itu.
"Bahkan, kadang beliau (Novanto) belum ada di rumah, orang sudah banyak nunggu di rumahnya. Saya kontak ajudan, misalnya nanya Pak Nov, di rumah jam berapa, terus dibilang jam tujuh. Nah, saya datang setengah tujuh sudah ramai orang. Tetapi, saya enggak tahu ngapain (orang-orang) itu," kata Mahyudin.
Mahyudin dihadirkan kubu Novanto untuk menyangkal sangkaan Komisi Pemberantasan Korupsi, adanya pertemuan antara Novanto dan sejumlah pihak pengerja proyek e-KTP di kediamannya. Bahkan, diduga adanya perencanaan skandal pemulusan anggaran proyek e-KTP di rumah Novanto.
Mahyudin melanjutkan, ia tak tahu menahu sejumlah tamu yang datang ke kediaman Setya Novanto merupakan pengusaha. Intinya, Mahyudin melihat rumah Novanto tak pernah sepi tamu sampai malam hari.
"Saya enggak tahu Pak, saya enggak hafal, ini mereka pengusaha atau dari Dapil Pak Novanto. Tetapi, menurut pemikiran saya, ya sangat mungkin ada pengusaha ke rumahnya," kata Mahyudin. (asp)
Bambang Pacul Sebut Pernyataan Agus Rahardjo soal Intervensi Jokowi Kedaluarsa: Motifnya Apa Coba?
Politikus PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul mempertanyakan motif mantan Ketua KPK Agus Rahardjo yang menyebut Jokowi intervensi kasus e-KTP
