Puti Soekarno Kritik Banyak Pasar Becek di Jawa Timur
- VIVA/Lucky Aditya
VIVA – Calon wakil gubernur Jawa Timur, Puti Guntur Soekarno Putri, blusukan atau mengunjungi sekaligus menemui warga di Pasar Oro-oro Dowo, Kota Malang, pada Selasa, 20 Februari 2018.
Pasar Oro-oro Dowo ialah pasar tradisional berkonsep modern dengan pengelolaan yang lebih profesional. Puti mengaku terkesan dengan pengelolaan Pasar Oro-oro Dowo yang bersih dan nyaman.
"Saya lihat Pasar Oro-oro Dowo setelah direvitalisasi menjadi pasar tradisional, namun berkonsep modern memang sangat nyaman. Sebagai pembeli, tidak ada bau, sangat bersih sekali, penataan dagangan juga bersih," katanya.
Kesan pasar tradisional yang kumuh, menurutnya, bisa diubah dengan pengelolaan yang baik. Pasar Oro-oro Dowo sebagai pasar tradisonal mampu mengubah citra kumuh menjadi bersih dan nyaman karena menerapkan standar seperti sebuah minimarket.
"Meski berkonsep modern, proses tawar-menawar pembeli dengan pedagang masih bisa dilakukan. Banyak pasar di Jawa Timur pengelolaannya belum bersih, masih banyak pasar yang becek, sanitasi, pembuangan limbah tidak terkelola dengan baik," ujarnya.
Kandidat pasangan Saifullah Yusuf alias Gus Ipul itu mempunyai program ‘Pasar Sehat’. Pengelolaannya akan diterapkan sama dengan Pasar Oro-oro Dowo. Kebersihan MCK (mandi, cuci, dan kakus), penataan lapak pedagang hingga keberadaan musala akan dibuat senyaman mungkin.
"Di Pasar Oro-oro Dowo, MCK-nya bersih, musalanya bersih. Bahkan saya saja nyaman muter-muter di sini. Pasar Sehat akan jadi program kami ke depan, salah satu contohnya seperti di Oro-oro Dowo," ujar Puti.
Dia juga menyoroti keberadaan pasar modern atau minimarket yang banyak dibangun dekat dengan pasar tradisional. Ia menyebut kebijakan itu ada di tangan pemerintah kota/kabupaten. Regulasi minimarket harus ditinjau lagi agar berpihak ke pedagang kecil atau pedagang pasar.
Daftar 15 Pasangan Calon Kepala Daerah di Jatim Ajukan Sengketa Pilkada ke MK
Sebanyak 15 pasangan calon (paslon) kepala daerah di Jawa Timur mengajukan permohonan sengketa hasil Pilkada Serentak 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dia menjelaskan, b
