Jadi Dubes, Todung: Saya Masuk Negara Surganya Demokrasi

Todung Mulya Lubis
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

VIVA – Presiden Joko Widodo menunjuk aktivis hak azasi manusia  sekaligus pengacara, Todung Mulya Lubis sebagai Duta Besar Indonesia dan berkuasa penuh untuk Norwegia dan Islandia. 

Todung ke Kapolri: Saya Minta Polisi Netral di Pilkada

Todung mengatakan, Norwegia dan Islandia merupakan negara dengan penduduknya paling happy. Income per kapita dan pertumbuhan ekonominya juga tinggi. 

Ia melihat, menjadi dubes di dua negara itu cukup bagus. "Norwegia adalah negara paling demokratis di dunia. Kemudian Islandia negara paling demokratis kedua di dunia. Jadi Anda bisa bayangkan saya masuk ke negara surganya demokrasi," katanya di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 20 Februari 2018.

Todung Nilai Hakim Jatuhi Hukuman 'Unfair' ke Mardani Maming, Ini Alasannya

Awalnya, menurut Todung, ia tidak pernah ditawar tetapi langsung diminta oleh Presiden Joko Widodo. Perintah itu disampaikan melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. 

"Saya dipanggil oleh Menlu, ketika saya pulang dari luar negeri dan dikatakan bahwa Presiden meminta saya untuk berangkat ke Oslo sebagai Dubes. Nah saya terkejut, saya sendiri tidak diberitahu sebelumnya tapi saya langsung ditunjuk ke Oslo," ujar Todung.

Kantor Kapolri Digeruduk Gegara Anak Buahnya Represif Saat Amankan Demo

Menurut Todung, ini tantangan baru yang dia peroleh. Sebab selama ini, aktivitasnya banyak di dunia lembaga swadaya masyarakat, walau jam terbang internasional juga cukup banyak. 

Todung yakin jaringan internasional yang ia miliki, bisa dimanfaatkan untuk menunjang kinerja sebagai duta besar. Menurut dia, banyak yang harus dimanfaatkan seperti membawa pengusaha-pengusaha kedua negara itu untuk berinvestasi ke Indonesia. 

"Karena Oslo Norwegia itu negara yang sangat aktif dari segi HAM setelah Inggris ya Norwegia. Di sana banyak sekali pusat studi HAM dan  juga negara yang sangat aktif dalam lingkungan hidup," katanya. 

Ia yakin, salah satu alasan ditunjuk jadi dubes agar bisa memberi pemahaman ke internasional mengenai praktik HAM di Indonesia. Hal itu, menurutnya, ada sedikit perbedaan dengan pemahaman internasional. 

Praktisi Hukum Senior, Todung Mulya Lubis.(istimewa/VIVA)

Todung Mulya Lubis Ingatkan Polri Jaga Netralitas di Pilkada 2024, Singgung Gaji Polisi dari Pajak Rakyat

Praktisi Hukum Senior, Todung Mulya Lubis meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan jajaran Polri untuk benar-benar menjaga netralitasnya di Pilkada 2024

img_title
VIVA.co.id
18 November 2024