Tokoh Agama Diteror, Ketua DPR Imbau Aparat Kerja Keras
- VIVA.co.id/ Lilis Khalisotussurur.
VIVA – Tindak kekerasan terhadap tokoh agama belakangan ini kembali terjadi. Giliran pimpinan Pondok Pesantren Muhammadiyah Karang Asem di Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, KH Hakam Mubarok, pada Minggu 18 Februari 2018 yang menjadi sasaran.
Seseorang yang diduga gila mengejar dan menyerang korban saat hendak Salat Dzuhur. Tetapi serangan itu bisa digagalkan. Kasus ini menambah panjang deretan kekerasan terhadap pemuka agama, termasuk penyerangan di Gereja St Lidwina Sleman Yogyakarta, beberapa waktu lalu.
"Polri harus segera mengusutnya secara serius dan membongkar motif di baliknya,” ujar Ketua DPR Bambang Soesatyo, dalam siaran persnya, Senin 19 Februari 2018.
Perusakan rumah ibadah juga sempat terjadi di Pura Mandhara Giri Semeru Agung, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Karena maraknya kasus-kasus yang meresahkan masyarakat seperti ini, ia meminta aparat Kepolisian bekerja ekstra.
TNI dan Badan Intelijen Negara (BIN) pun, menurutnya juga perlu dimaksimalkan. Untuk mengantisipasi, hal semacam ini terulang kembali.
"Pimpinan DPR meminta Komisi I DPR mendorong TNI dan BIN untuk mengantisipasi situasi keamanan, ketertiban dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat,” katanya.
Meski begitu, politisi Partai Golkar ini juga meminta masyarakat tetap tenang dan menahan diri.
“Jangan sampai mudah terpancing dan tidak menjadikan insiden itu sebagai provokasi bernuansa SARA,” katanya.
Hal senada diutarakan mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang juga Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsuddin. Menurutnya, Polri harus mengungkap siapa aktor intelektual di balik kasus-kasus seperti ini.
Namun ia tetap berharap, masyarakat bisa menahan diri dan tidak mudah terprovokasi oleh oknum tertentu yang sengaja ingin memecah belah masyarakat yang hidup rukun.
"Saya mendesak Polri untuk bersungguh-sungguh mengusut tuntas siapa dan apa di balik ini semua, serta melakukan upaya pencegahan dan perlindungan atas pemuka agama, serta mengawasi orang-orang gila (atau berpura gila)," jelas Din. (ren)
Dukung Penegakan Hukum, LPEI Tegaskan Tidak Mentoleransi Korupsi
LPEI menegaskan, selama ini menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance.
