Jokowi: RI Negara Besar, Jadi Setop Minta Bantuan Asing
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
VIVA – Presiden Joko Widodo mengingatkan segenap bangsa Indonesia bahwa ekonomi negara telah masuk dalam jajaran negara-negara dengan perekonomian terbesar di dunia atau G20, yang di dalamnya ada 19 negara berdaulat plus Uni Eropa.
Menurut Jokowi, ekonomi Indonesia saat ini sejajar dengan Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, Canada, China, India, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Korea Selatan, Meksiko, Prancis, Rusia, dan Turki.
Dengan situasi tersebut, Jokowi menginginkan Indonesia tidak lagi menjadi negara yang mencari-cari bantuan dari negara lain. Tapi sebaliknya harus memulai membantu negara-negara yang kesulitan.
"Saya sudah sampaikan kepada dubes-dubes, jangan mencari bantuan-bantuan. Jangan lagi seperti itu," tekan Jokowi saat memberikan sambutan dalam pembukaan Kongres HMI ke 30 di Ambon, Rabu 14 Februari 2018.
Di hadapan ribuan kader HMI, Jokowi juga menekankan Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia, sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, memiliki modal besar untuk menjadi pemimpin dan rujukan bagi negara-negara muslim dan bisa berbuat banyak untuk dunia.
"Indonesia ini negara luas. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia saya yakin kita bisa berbuat banyak," ujarnya.
Modal lain yang tak dimiliki negara lainnya adalah Islam Indonesia adalah yang moderat, toleran, terbuka untuk kemajuan. Indonesia miliki Pancasila sebagai ideologi pemersatu, kebhinneka tunggal ika yang sangat tangguh, semuanya adalah bukti bahwa Indonesia merupakan negara muslim yang sukses berdemokrasi dan terbuka untuk kemajuan negeri.
"Kita punya insan-insan yang hebat, insan akademis, insan pencipta, insan pengabdi, insan yang bernafaskan Islam, insan yang memperjuangkan keadilan. Termasuk jutaan kader HMI, kader insan kita yang berkualitas," katanya.
Eks Mendes Abdul Halim Iskandar Diperiksa KPK soal Korupsi Dana Hibah di Jatim
KPK menjadwalkan pemeriksaan kepada Mantan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT)Â era Presiden ke-7 Jokowi, Abdul Halim Iskandar.
