Periode 2016-2017, BPOM Temukan Produk Ilegal Rp146,8 Miliar
- ANTARA/M Agung Rajasa
VIVA – Badan Pengawasan Obat dan Makanan, atau BPOM mengungkapkan penemuan produk impor ilegal bahan baku obat, bahan pangan, dan kosmetik senilai Rp146,88 miliar selama periode 2016-2017. Produk ilegal ini berasal dari Asia Tenggara hingga China.
Hal ini disampaikan Kepala BPOM, Penny Kusumastuti Lukito dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR. Pengungkapan penemuan ini juga berkat kerja sama BPOM dengan aparat keamanan.
Penny merincikan, nilai impor produk ilegal yakni berupa obat senilai Rp6,38 miliar, suplemen makanan Rp53 miliar, kosmetik Rp78 miliar, dan bahan pangan Rp9,5 miliar.
"Produk-produk itu berasal dari Singapura, Malaysia, Thailand, India dan Tiongkok, dengan masuk melalui pelabuhan di Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, dan jalur darat di perbatasan Kalimantan Barat," kata Penny dalam keterangannya, Rabu 14 Februari 2018.
Selanjutnya, BPOM melaporkan kronologi produk suplemen yang mengandung DNA babi, yakni Enzyplex dan Viostin DS.
Kata Penny, dalam aspek registrasi pre-market produk ini awalnya sudah memenuhi ketentuan, yaitu dengan bahan yang berasal dari sapi.
Namun, persoalan muncul setelah produk diedarkan. Saat itu, BPOM kemudian menemukan bahan yang terindikasi mengandung DNA babi.
Terkait kasus ini, sanksi juga sudah diberikan, yaitu menarik barang yang beredar dari suplemen yang terindikasi mengandung DNA babi. Selain itu, sanksi peringatan keras dan penarikan Izin edar produk itu.
Adapun, Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf, menyinggung upaya BPOM memperketat pengawasan di daerah perbatasan. Hal ini penting, karena daerah perbatasan harus menjadi prioritas dalam pengawasan.
Mengacu beberapa kasus, wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga riskan terhadap peredaran produk impor. Produk yang tidak layak konsumsi dan tidak memiliki izin edar.
"Kita harap, dari 50-an balai POM yang akan dibangun pada tahun ini, daerah perbatasan jadi prioritas. Contohnya, perbatasan Malaysia saja, sepanjang Kalimantan ada berapa balai POM yang diperlukan," katanya.
