Menteri Dalam Negeri Sebut Jawa Tengah Rawan Korupsi

Jumat, 9 Februari 2018 - 14:19 WIB

Oleh :

Raden Jihad Akbar,

Mendagri Tjahjo Kumolo.

Sumber :

VIVA.co.id/ Reza Fajri.

VIVA – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, Jawa Tengah saat ini menjadi provinsi yang masuk area rawan korupsi. Jawa Tengah bahkan menjadi salah satu wilayah prioritas pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca Juga :

2.077 Kasus Narkoba Ditangani Polda Jateng Sepanjang 2024, Naik 6 Persen dari Tahun Sebelumnya

"Jawa Tengah masuk area rawan korupsi keempat bersama Maluku Utara, NTT, Kaltim dan Riau. Area pertama berada di Papua. Ini jadi penekanan untuk meningkatkan penegakan korupsi dari program KPK," ujar Tjahjo, saat menghadiri Musyawarah Rembug Pembangunan Provinsi di Semarang, Jumat, 9 Februari 2018.

Mendagri menyebutkan, total ada 22 provinsi serta 260 pemerintah daerah yang menjadi prioritas pengawasan KPK tahun ini. Karena itu, ia mengingatkan kepada kepala daerah agar tidak main-main terhadap korupsi.

"Antara kami (Kemendagri) dan KPK sudah menyusun area rawan korupsi. Ada 22 provinsi dan 360 pemda di mana KPK akan turun di situ," ujarnya menambahkan.

Di sejumlah area rawan korupsi itu, Tjahjo menjelaskan akan menekankan ada enam fokus penyelidikan bersama KPK. Mulai dari pengadaan barang dan jasa, proses perizinan berbasis Informasi Teknologi, perencanaan anggaran bersama DPRD, indikasi jual beli jabatan, pencairan dana hibah serta bansos dan pembahasan tunjangan informasi.

Selain bekerja sama dengan KPK, pihaknya juga akan dibantu Kejaksaan, Kepolisian serta Satuan Tugas Pangan di masing-masing daerah rawan. Termasuk melibatkan Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna meningkatkan pemerintahan yang bersih sehingga mampu bekerja secara optimal.

Karena itu, Tjahjo berharap agar setiap kepala daerah bisa memahami area rawan korupsi dan berhati-hati dalam menjalankan roda pemerintahan. "Area rawan korupsi ini sudah dipetakan dengan baik bersama Polri dan intelejen untuk mewujudkan visi pembangunan yang mensinergikan program RPJMD." (mus)