KPK Segera Periksa Puan Maharani?

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani
Sumber :

VIVA – Menteri Koordinator PMK, Puan Maharani berpotensi dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu ditegaskan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, mengingat ketika proyek ini bergulir, Puan menjabat Ketua Fraksi PDIP di DPR.

Puan Minta Pemerintah Kuatkan Mitigasi ke Masyarakat Guna Hadapi Cuaca Ekstrem

"Kami akan lihat apakah saksi-saksi itu dibutuhkan keterangannya dalam penyidikan atau penanganan sebuah perkara," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 7 Februari 2018.

Febri enggan berspekulasi soal waktu Puan akan dipanggil penyidik terkait kasus e-KTP. Yang jelas kata Febri, pihaknya menunggu informasi-informasi yang muncul dalam persidangan.

Puan Soroti Isu Kelaparan, Pangan dan Perang di Forum Parlemen G20

"Masih berjalan ya saya kira nanti kami simak saja fakta-fakta yang muncul di persidangan," ujar Febri.

Diketahui, sejak awal pengusutan e-KTP, KPK tak pernah sekali pun meminta keterangan dari mantan Ketua Fraksi PDIP, Puan Maharani. Padahal mantan Ketua fraksi lain seperti Anas Urbaningrum, Jafar Hapsah dari Demokrat serta Setya Novanto dari Partai Golkar telah berkali-kali diperiksa lembaga antirasuah itu dalam skandal proyek e-KTP.

Puan Maharani Ingatkan Tidak Boleh Ada PHK di Sritex Usai Diputus Pailit

Sebelumnya dalam keterangannya, mantan Ketua Komisi II DPR Chaeruman Harahap mengatakan bahwa segala pembahasan di Komisi II dikoordinasikan dengan para Ketua Fraksi, termasuk e-KTP. Oleh karena itu, kata Chaeruman, setiap perkembangan proyek e-KTP selalu ia dikabarkan ke Ketua Fraksi Golkar saat itu, Setya Novanto. Begitu juga dengan Fraksi Demokrat sebagaimana dibeberkan Nazarudidn.

"Kami melaporkan perkembangannya (proyek e-KTP) ini bagaimana-bagaimana, sudah sejauh apa. Itu dilaporkan (ke Ketua Fraksi)," kata Chaeruman ketika bersaksi untuk Setya Novanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, 1 Februari 2018.

Empat kader PDIP di Komisi II ketika itu yakni Ganjar Pranowo, Arif Wibowo, Yasonna H Laoly, dan Olly Dondokambey sudah diminta keterangan namun tidak dengan Puan Maharani.

Diketahui, dalam dakwaan Jaksa KPK terhadap Irman dan Sugiharto, disebutkan ada dugaan Rp150 miliar mengalir ke Golkar, Rp150 miliar ke Demokrat dan Rp80 miliar ke PDIP dalam proyek e-KTP. Adapun partai-partai lain turut diperkaya senilai Rp80 miliar dari proyek tersebut.

Puan Maharani Ketua DPR RI, Pimpin Rapat Fit Proper Test Calon Kepala BIN

Puan Pimpin Rapat Persiapan Uji Kelayakan Capim dan Dewas KPK

Rapat konsultasi antara pimpinan DPR dengan pimpinan Komisi III DPR ini digelar tertutup.

img_title
VIVA.co.id
15 November 2024