Ulama Dianiaya, Wasekjen MUI Minta Umat Tetap Obyektif
VIVA – Kasus penganiayaan dan pembunuhan ulama yang terjadi di Jawa Barat dinilai membuat resah publik. Namun Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia meminta agar publik tetap arif dan obyektif.
Menurut Wasekjen MUI KH Zaitun Rasmin, apa pun yang terjadi kejadian ini harus dipandang obyektif dan penuh kearifan. Terutama ketika kejadian seperti ini sangat dipenuhi oleh misteri. "Banyak dugaan dan analisa, tapi tidak ada yang bisa memastikannya. Kearifan dan obyektifitas diperlukan betapapun sedihnya hati," ujarnya.
Ia menambahkan, bahkan meski merasakan kegerahan dengan hal-hal yang tidak wajar dan kesimpulan yang tidak sesuai, tetapi jika tidak bisa memastikan sumber keresahan itu, maka sebaiknya tetap arif dan sabar.
"Ini adalah ujian bagi seorang ulama," katanya seperti disampaikan dalam acara Indonesia Lawyers Club atau ILC di tvOne, Selasa, 6 Februari 2018. Menurutnya, seorang ulama pasti sudah tahu, dengan status yang melekat sebagai ulama, ada kemungkinan risiko seperti ini dialami. Bahkan bisa saja dilakukan oleh orang yang tidak diduga dan dianggap kawan.
"Kembalikan pada Allah SWT agar persoalan ini dapat terungkap dengan seterang-terangnya. Ini perlu untuk menghindarkan ulama dan umat dari prasangka yang tidak perlu," ujarnya menjelaskan.
Ia mencontohkan, ada kisah dalam Al Quran yang tidak diketahui ujung pangkalnya, yaitu kisah penculikan Nabi Yusuf yang dilakukan oleh saudara kandungnya. Meskipun ayah Nabi Yusuf tak percaya, namun ia bertawakal dan memohon petunjuk seterang-terangnya pada Allah SWT.
“Kita berharap persoalan ini jadi PR besar bagi pemerintah bagaimana mengantisipasinya. Sejak zaman Pak Harto kita tahu ada petrus, dan kasus-kasus lain. Sampai sekarang ini, selalu ada saja hal-hal yang menyerang ulama,” ujarnya.
Ia juga meminta umat dan ulama untuk tetap tawakkal, tapi juga perlu waspada. “Sudah saatnya umat juga lebih waspada untuk menjaga ulama dan negara secara umum untuk kepentingan semua,” ujarnya menegaskan.
Arya Sinulingga: Sejak 2019-2021, Pemerintah Tutup 71 BUMN
Saat ini Kementerian BUMN tidak lagi menyuntikkan PMN untuk menutupi kerugian di suatu perusahaan BUMN.
