PAN Khawatir Kasus Zumi Zola Bikin Anak Muda Enggan Memimpin
- instagram.com/zumizolazulkifliforjambi
VIVA – Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menyatakan partainya akan mengapresiasi langkah KPK yang mencekal dan menetapkan Gubernur Jambi Zumi Zola sebagai tersangka kasus ketok palu APBD. Ia memastikan partainya akan memberikan bantuan hukum terhadap Zumi Zola.
"Kita secara internal percaya pada kejujuran dan integritas dari Zumi Zola, sehingga apa yang disampaikan pada kami dalam keterlibatannya dalam proses ketok palu APBD tidak seperti apa yang disampaikan di media," kata Eddy di kawasan SCBD, Jakarta, Selasa 6 Februari 2017.
Menurut, Eddy sikap PAN ini seperti sikap Zumi Zola yang menghormati proses hukum yang dilakukan KPK. Di mana, Zumi mengikuti semua proses tersebut hingga saat ini.
"Kami yakin apa yang menimpa Zumi Zola ini membuktikan bahwa dia tidak melakukan apa yang dituduhkan. Kami berdoa agar Zola dan keluarga diberi ketabahan dalam menghadapi ini, karena akan sangat melelahkan," ujarnya.
Eddy memaparkan, Zumi Zola sebelum terpilih menjadi Gubernur Jambi, sempat menjabat sebagai Bupati Tanjung Jabung Timur, sehingga sudah mempunyai pengalaman dalam pemerintahan dan memahami rambu-rambu. Dengan pengalaman itu, ia tidak akan melakukan kasus ketok palu APBD Jambi seperti yang dituduhkan.
Bahkan menurut Eddy, atas berbagai pengalaman dan prestasi seperti menjadi gubernur termuda, Zumi Zola dianggap sebagai role model pemimpin muda di partai berlambang matahari ini maupun di luar PAN.
"Sehingga Jangan sampai kasus Zola ini bikin anak-anak muda layu sebelum berkembang, menyurutkan niat maju menjadi pemimpin dan khawatir. Jangan sampai anak muda yang mau berkiprah di dunia politik dan memberikan sumbangsih, menjadi mundur secara teratur karena ini," katanya.
Eddy kembali mengulang partainya mengapresiasi sikap tegas KPK yang melakukan pemberantasan korupsi denga tegas. Namun prestasi KPK tak hanya bisa diukur dengan seberapa banyak melakukan operasi tangkap tangan (OTT).
"OTT jadi political timer, tidak gambarkan Indonesia secara keseluruhan. Kami harapkan pencegahan bisa lebih dioptimalkan," katanya.