Kartu Kuning Jokowi, Mahasiswa Ingin Kawal Pemerintah
- VIVA.co.id/ Agus Rahmat.
VIVA – Ketua BEM Universitas Indonesia Mohammad Zaadit, memastikan bahwa kritik mereka terhadap Presiden Joko Widodo sebagai bentuk untuk mengawal pemerintah ke arah yang lebih baik.
Saat berbincang dengan tvOne, Minggu malam, 4 Februari 2018, Zaadit menegaskan bahwa aksi pemberian kartu kuning kepada Presiden Jokowi saat menghadiri Dies Natalis ke-68 UI di Balairung, Depok, adalah murni sebagai gerakan mahasiswa.
"Kami netral dan tetap pada jalur kami, kami ada bersama rakyat mengawal pemerintah ke arah yang lebih baik," kata Zaadit.
Dalam kesempatan wawancara ini, Zaadit menyampaikan bahwa mahasiswa ingin Presiden Jokowi segera mengatasi gizi buruk dan campak di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua.
"Sudah 71 orang meninggal, kami tidak ingin ini berlangsung. Segera dipercepat penyelesaiannya," katanya.
Selain itu, mahasiswa kata Zaadit, menolak dwi fungsi Polri dimana dua perwira tinggi polisi, Asisten Operasi Kapolri Irjen Pol Mochmad Iriawan sebagai pejabat Gubernur Jawa Barat, serta kadiv Propam Irjen Martuani Sormin sebagai pejabat Gubernur Sumatera Utara. "Kami menolak dengan tegas," katanya.
Terakhir, mahasiswa menolak Undang-undang Kemenristek Dikti yang membatasi ruang gerak mahasiswa.
Menurut Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia, Prof Ibnu Hamad, apa yang diharapkan mahasiswa sangatlah wajar. Apalagi, keinginan mereka tidak mengandung unsur SARA.
"Tidak SARA, mahasiswa ingin kesejahteraan, kesehatan dan isu kebebasan berekspresi," katanya.
Sementara itu, anggota Komisi III Masinton Pasaribu menyampaikan, bahwa mahasiswa memang harus tetap kritis. Namun, dia berharap pergerakan mahasiswa harus independen dan bebas dari intervensi kelompok politik.
"Harus diingat, independensi politik harus dijaga, jangan terintervensi dengan kepentingan lain. Bila masuk ranah politik akan jadi berbeda," katanya.
