Mensos Bantah Pemerintah Lalai soal Gizi Buruk Asmat

Senin, 29 Januari 2018 - 17:34 WIB

Oleh :

Mohammad Arief Hidayat,

Menteri Sosial Idrus Marham.

Sumber :

VIVA.co.id/ Nur Faishal.

VIVA – Menteri Sosial Idrus Marham menolak anggapan sebagian kalangan bahwa bencana gizi buruk di Kabupaten Asmat, Papua, bukti kegagalan pemerintah dalam menyejahterakan rakyatnya.

Baca Juga :

Ini Wilayah di Ibukota dengan Angka Gizi Buruk Tertinggi

Idrus berkilah juga soal pemerintah yang dituding jor-joran membangun infrastruktur, tetapi lalai dengan kesejahteraan warga negaranya.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang digalakkan pemerintahan Presiden Joko Widodo, termasuk di Papua, sesungguhnya ialah kebijakan strategis untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

Dia mengambil contoh betapa dahulu harga bahan bakar minyak bisa mencapai Rp80.000 per liter gara-gara infrastruktur tak memadai, sehingga meningkatkan biaya distribusi. Sekarang, katanya, harga-harga sudah relatif lebih murah karena sudah terbuka infrastruktur jalan dan semacamnya.

"Dengan adanya jalan-jalan, saya kira itu satu awal yang baik dan implikasinya sudah ada. Misal yang tadinya beli semen saja sampai berapa, bensin delapan puluh ribu, sekarang sudah cukup bagus," kata Idrus di kantor pusat Partai Golkar di Jakarta pada Senin, 29 Januari 2018.

Politikus Golkar ini menjelaskan, pembangunan infrastruktur memang harus dilakukan secara terpadu dan terintegrasi. Khususnya di tempat-tempat yang masih sulit aksesnya.

Kementerian Sosial, kata Idrus, sudah bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk menangani bencana gizi buruk dan wabah campak di Asmat. Kedua kementerian akan menyusun program terpadu dan berkelanjutan di Asmat dan sekitarnya.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon sebelumnya mengkritik peran pemerintah tentang status kejadian luar biasa di Asmat. Dia menilai, pemerintah selama ini terlalu mementingkan pembangunan fisik, sehingga lalai membangun sumber daya manusia di Papua.

"Bukan hanya di Asmat, angka gizi buruk di Pulau Jawa juga masih tinggi. Di tengah pembangunan infrastruktur yang jor-joran, tingginya angka gizi buruk ini seharusnya jadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah," kata Fadli pada 26 Januari 2018.