Anies Akomodir Becak Bisa Beroperasi di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Waduk Pluit, Jakarta Utara
Sumber :
  • VIVA/Yunisa Herawati

VIVA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mulai meresmikan persiapan program community action planning atau CAP di 16 Kampung Jakarta. Program tersebut merupakan kolaborasi pemerintah daerah dengan warga Ibu Kota.

Dinas Pertamanan Temukan Penebangan Pohon di Menteng Diduga Tanpa Izin

Anies mengatakan program baru dari Pemprov DKI Jakarta itu sudah siap untuk dilakukan. Menurutnya, program tersebut digulirkan untuk mengubah kualitas hidup masyarakat miskin atau tidak sejahtera.

"Kita ingin Jakarta benar-benar terasa milik semuanya. Jakarta bukan sebagian milik orang, yang belum sejahtera pun harus merasa ikut memiliki Jakarta," kata Anies di Waduk Pluit, Jakarta Utara, Minggu 14 Januari 2018.

Dukung Perombakan Pejabat di Lingkungan Pemprov DKI, Pengamat: Tingkatkan Sinergitas Antar Birokrasi Dari DKI ke DKJ

Program CAP di 16 Kampung Jakarta itu merupakan bagian dari kontrak politik Anies Baswedan-Sandiaga Uno sewaktu  berkampanye dalam gelaran Pilgub DKI 2017. Salah satu bagian kontrak itu terdapat janji untuk mengakomodir becak agar beroperasi di rute tertentu di Jakarta.

"Bagian community action plan ini mengatur agar abang becak bisa beroperasi di rute yang ditentukan untuk angkutan lingkungan. Buat becak bisa ikutan sejahtera di kota ini," ujarnya.

Pemprov Jakarta Ungkap Pemadaman Lampu Serentak Turunkan Emisi Karbon hingga 66,49 Ton

Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Jaringan Rakyat Miskin Kota Eni Rochayati mengatakan community action planning merupakan usulan warga miskin. Dalam hal ini warga adalah kunci sebagai pihak yang aktif.

"Alhamdulillah program yang kami gulirkan diakomodir dalam APBD DKI 2018, artinya tinggal selangkah lagi," tuturnya.

Lebih jauh ia mengharapkan sejumlah usulan yang jadi bagian kontrak politiknya itu diakomodir dengan baik dalam program Pemprov DKI. Salah satunya pengadaan becak dan pedagang kaki lima.

"Kami berharap Pemda DKI membuat kerja sama tertulis dengan Taman Pembangunan Jaya Ancol agar pengelolaan PKL ada kepastian lebih dan ada kepastian hukum," kata dia. (one)

Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi

Pemprov Jakarta Bakal Kaji Wacana Kantin Sekolah Dipungut Pajak

DPRD Jakarta menilai kantin sekolah berpotensi menghasilkan pendapatan retribusi daerah.

img_title
VIVA.co.id
22 November 2024