Sandiaga: Terlalu Dini Nilai Penataan PKL Tanah Abang

Sejumlah tenda pedagang kaki lima (PKL) berdiri di Jalan Jati Baru Raya, Tanah Abang, Jakarta.
Sumber :
  • ANTARA/Galih Pradipta

VIVA – Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, penataan kawasan Tanah Abang dengan memfasilitasi Pedagang Kaki Lima (PKL) agar tetap berjualan merupakan kebijakan berbasis data.

Sandiaga Khawatir Gelombang Ketiga Corona yang Lebih Dahysat

"Seperti yang selalu saya bilang bahwa it's too early, terlalu dini untuk menilai kebijakan itu. Kebijakan ini semua berbasis data," kata Sandiaga di Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu, 24 Desember 2017.

Sandi, sapan Sandiaga, mengatakan, sebelum menerapkan kebijakan dengan konsep baru itu, Pemprov DKI telah melakukan penertiban terhadap sekitar ratusan PKL. Penegakan hukum dan aturan telah dilakukan. Kemudian para pedagang ditempatkan ke Blok G. Namun sehari setelah itu mereka kembali ke jalanan lagi.

Sandiaga Sarankan Khofifah-Risma 'Tidak Berpolitik' untuk Lawan Corona

Dia menambahkan, dari data yang ada di lapangan, misalkan dari 10 orang yang ditanya, hanya 2 orang menyatakan tidak mendukung, 2 orang menyatakan mendukung, dan 6 orang setuju-setuju saja. 

"Kemarin itu saya lihat PKL yang ditertibkan 400. Saya tanya sama Pak Yani (Kasatpol PP). 'Pak Yani, setelah dihukum, dikembalikan ke Blok G, berapa lama mereka nyampe lagi ke jalanan? Besoknya Pak sudah di jalanan'. Dan konversinya 100 persen. Itu berbasis data," ujar Sandi.

Sebar Lokasi CFD, Sandiaga Sebut Kebijakan Tepat

Saat ini, konsep penataan Tanah Abang merupakan konsep jangka pendek. Pemprov DKI akan menerapkan konsep penataan jangka panjang, dengan membangun kawasan Tanah Abang sebagai Transit Oriented Development (TOD).

"Jadi, kalau begitu, pola penataan tersebut, semuanya berbasis data, kami ingin mereka punya untuk sementara tempat di situ. Nanti setelah TOD-nya jadi, tentunya ditata dengan baik," ujarnya.

Anggota Komisi I DPR RI, Nurul Arifin

TikTok Shop Gerus Omzet UMKM, DPR: Platform Digital Harus Tunduk Regulasi RI

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin menyoroti sepinya pembeli di pasar konvensional lantaran masifnya social commerce di medsos seperti TikTok Shop

img_title
VIVA.co.id
22 September 2023