Video Rapat Tak Masuk Youtube Lagi, Ada Apa Pemprov DKI?
- VIVA.co.id/ Anwar Sadat
VIVA – Pemerintah Provinsi DKI sepertinya memilih tak mengunggah lagi video rapat pimpinan seperti yang pernah dilakukan beberapa waktu belakangan ke saluran Youtube. Sebab, video itu justru dianggap menjadi bahan olok-olokan beberapa oknum.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, menyampaikan, hal itu berkaca dari rapat pertama kali yang kemudian diunggah ke Youtube dan langsung menuai pro dan kontra. Banyak dari masyarakat, kata dia, saling serang, baik pendukung Anies-Sandi dan bukan pendukung mereka.
"Tugas saya sih untuk selalu mempersatukan warga. Tapi kalau digunakan untuk dijadikan meme, videonya diedit-edit, baik oleh yang mendukung kita atau yang belum mendukung akhirnya jadi perpecahan. Nah di sini lah ukhuwah watoniyah kita perlu jaga," ujar Sandi di kawasan Penggilingan, Jakarta, Minggu, 10 Desember 2017.
Sandi menambahkan, Pemprov DKI akhirnya meniru cara Belanda dalam mengumbar urusan pemerintahan. Andai pun masyarakat menginginkannya, bisa berkirim surat ke Pemprov DKI.
"Jadi saya ingin mulai suatu yang baru. Nanti pasti ada sesinya di mana rapim-rapim ini akan ada referensi bagi kita dan ini semua ada rekamannya, akan kita naikkan ke Youtube. Tapi harapan kita ini tidak jadi ajang saling memecah belah kita dan saling cibir-mencibir," ungkap Sandi.
Diketahui, akhir-akhir ini saluran Youtube Pemprov DKI Jakarta terlihat lengang. Sandiaga pun mengakui bahwa memang Pemprov menahan video rapim untuk tidak diunggah. Namun, Sandiaga menegaskan, tidak diunggahnya video rapim di YouTube bukan berarti ada hal yang ditutupi.
"Ini kita punya waktu cukup untuk membangun bangsa kalau kita gunakan energi kita untuk saling serang menyerang enggak akan ada habisnya. Ayolah teman-teman kita dewasa lah sedikit, gunakan kesempatan ini, apalagi mau masuk Natal dan Tahun Baru," tutup Sandi. (one)
Dishub Jakarta Masih Kaji Wacana Kenaikan Tarif TransJakarta
Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta sampai saat ini masih membahas terkait adanya wacana menaikkan tarif TransJakarta. Pemerintah Provinsi Jakarta terbuka dalam menerima b
